Deddy Mizwar Tegaskan Akan Tolak Parpol yang Dukung Pakai Syarat

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku akan menolak pinangan dari partai politik yang menuntut syarat kepada dirinya, jika dirasa tidak mungkin bisa ia penuhi.

"Mungkin saya menolak jika ada janji yang harus saya penuhi. Dari pada saya bohong mending tidak mau," kata Deddy di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (26/3/2017).

Deddy menuturkan, sejauh ini dirinya sudah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah Parpol dan tidak ada yang menuntut syarat-syarat seperti yang dilakukan Partai NasDem terhadap Ridwan Kamil.

Namun, lanjutnya, apabila nantinya terdapat partai yang mengajukan syarat, ia akan mengkajinya terlebih dahulu dan mempertimbangkannya secara matang.

"Kita lihat syarat yang tidak bisa saya penuhi apa," kata dia.

Menurut dia, sikap Ridwan Kamil yang menerima pengajuan syarat dari NasDem merupakan hak politiknya. Namun, ia merasa hal tersebut naif karena menerima syarat yang bisa saja tidak akan terpenuhi. Apalagi syarat ketiga yang berisi akan mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

"Ini perjanjian yang sangat naif. Apakah yakin besok ada umur, ini kan orang bukan partai. Yakin ga Pak Jokowi masih hidup, atau diajukan partai lagi?," kata dia.

Sebelumnya, Partai NasDem mencalonkan Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat 2018-2023 dengan tiga syarat.

Syarat yang pertama, apabila warga memberikan amanah dan menjadikan Ridwan Kamil sebagai gubernur definitif maka dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya sebagai pemimpin Ridwan Kamil harus menjadikan Jawa Barat sebagai benteng Pancasila yang melindungi seluruh warga.

Syarat yang kedua, apabila memenangi pemilihan gubernur dan menjadi pemimpin Jawa Barat, Ridwan Kamil harus menjadi milik seluruh masyarakat Jawa Barat dan seluruh Parpol yang ada serta tidak bergabung dengan Parpol apapun termasuk Nasdem.

Syarat terakhir, Ridwan Kamil harus mampu mengkonsolidasikan roda pemerintahan Jawa Barat, melibatkan masyarakat dalam pembangunan nasional dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo mempercepat proses pembangunan serta persiapan Pemilihan Presiden 2019. (Ant)