Isu Sara Rugikan Ahok-Djarot

Ketua Umum Rumah Gerakan 98 Bernard Haloho mengatakan isu SARA yang digunakan kelompok tertentu untuk mendiskreditkan figur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sangat merugikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua itu.

"Isu SARA dianggap efektif dipakai kembali melawan kedigdayaan Ahok-Djarot di putaran kedua. Pola gerakan dan isu yang sama di putaran pertama di daur ulang terus dengan intensitas lebih tinggi. Kelompok yang melakukan relatif sama," kata Bernard, di Jakarta, Sabtu (8/4/2017)

Menurut dia, gerakan kelompok ini bisa saja tidak memiliki hubungan baik langsung atau tidak langsung dengan pasangan calon lainnya. Ia mengatakan, siapa yang bisa membantah gerakan kelompok itu sangat menguntungkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies-Sandi. Dan bila dikaji lebih strategis dampak kerugian bukan hanya dimiliki pasangan Ahok-Djarot, tetapi masyarakat Indonesia dan eksistensi NKRI yang berideologi Pancasila.

"Sikap yang ditunjukkan oleh pasangan Anies-Sandi untuk meredam, melarang apalagi tegas menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa mereka menentang keras gerakan kelompok yang membahayakan eksistensi bangsa, tidak terlihat oleh publik masyarakat," kata Bernard.

Ketidaktegasan dan sungguh-sungguh sikap politik Anies-Sandi terhadap isu tersebut membuat persepsi publik masyarakat menjadi semakin kuat bahwa pasangan itu bagian dari perencanaan kegiatan kelompok tersebut atau setidak-tidaknya membiarkan karena secara politik diuntungkan.

"Pilkada DKI memang penting karena menjadi parameter politik nasional. Seharusnya momentum ini digunakan paslon yang bertarung untuk menunjukkan ke publik masyarkat sikap politik yang inklusif, toleran, keberagaman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan dengan retorika tetapi sungguh nyata dengan sikap dan perbuatan," tutur Bernard.

Sementara itu, beredar kontrak yang diteken oleh pasangan calon nomor urut tiga dengan salah satu ormas Islam pada 7 Februari 2017, dimana tertulis, "Saya Anies Baswedan dan Saya Sandiaga Uno menyatakan siap memimpin Jakarta dengan nilai-nilai syariat Islam dan mendengarkan nasihat para Musafir dan Ulama".

Wasekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menepis kabar kontrak politik tersebut. Baginya, tidak ada kontrak politik terkait syariah di Jakarta, bahkan spanduk terkait hal itu sudah dicopot. "Anies kedepankan Pancasila dan keberagaman beragama. Itu fitnah," ujarnya. (Ant)