Bupati Bekasi Akui Penyerapan Anggaran Masih Rendah

Bupati Bekasi, Jawa Barat, Neneng Hasanah Yasin mengakui penyerapan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di daerah itu hingga akhir Juni 2017 masih rendah.

"Hingga saat ini kami masih dalam upaya memaksimalkan kinerja setiap SKPD agar penyerapan anggaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana," kata Neneng di Cikarang, Sabtu (15/7/2017).

Menurut dia, persoalan rendahnya penyerapan anggaran merupakan salah satu dampak dari adanya pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu.

Penyerapan anggaran rendah di antaranya karena ada rotasi dan mutasi yang berpengaruh kepada sejumlah kegiatan yang harus terhenti sementara.

Pasalnya, dalam keadaan mutasi dan rotasi tersebut bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Oleh sebab itu, pada beberapa hari terakhir, kata Neneng, sedang dilakukan pemeriksaan dinas terkait penyerapan anggaran yang tertuang dalam biaya atau dana kegiatan dari setiap badan bentukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

"Banyak kendala dan kita tahu setelah Pilkada ini pasti selalu ada permasalahan nggak mungkin nggak. Tetapi kita optimis Insya Allah bakal maksimal," katanya.

Ia menambahkan dalam menyikapi masalah itu, ia akan segera memanggil pimpinan SKPD guna melakukan evaluasi kinerjanya. Itu sebagai bentuk perhatian guna mengetahui penyebab anggaran tidak terserap sesuai rencana.

Neneng menyebutkan dalam melakukan evaluasi tidak akan terjadi pada bulan-bulan ini saja tetapi hal tersebut sudah terjadwal.

Pasalnya dari total kegiatan yang direncanakan, penyerapan anggaran yang telah berhasil dilaksanakan oleh dinas baru 20-30 persen.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengatakan kehadiran kerja ASN sangat berpengaruh dan berbanding lurus dengan maksimalnya serapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Menurut dia, salah satu tugas dan fungsi ASN adalah pelaksana kebijakan publik.

Ia meminta agar serapan anggaran dimadimaksimalkan pascalebaran ini, mengingat saat ini sudah memasuki bulan Juli 2017.

Seharusnya serapan anggaran sudah di atas 50 persen, namun faktanya di Kabupaten Bekasi belum mencapai angka tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 sudah ditetapkan sejak tanggal 30 Desember 2016.

Pekerjaan dengan dana APBD sudah bisa dilaksanakan dari bulan Januari atau Februari 2017, namun hingga saat ini hal tersebut sebut belum terlaksana dengan baik.

"Saya khawatir jika tidak dilakukan percepatan penyerapan anggaran, akan berdampak pada silpa dan pembangunan terhambat," katanya.

Menurut dia, SKPD bisa meminta pendampingan, saran dan masukan dari Inspektorat atau pihak kejaksaan agar penyerapan anggaran dapat lebih maksimal. (Ant)