Pasal Pensiun Presiden Digugat ke MK, Pemohon Soroti Kekosongan Definisi Pemberhentian Tidak dengan Hormat
Kredit Foto: Ist
Ketidakjelasan definisi pemberhentian tidak dengan hormat bagi presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden menjadi dasar gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Para pemohon menilai, ketiadaan kriteria objektif mengenai pemberhentian tidak dengan hormat dalam Pasal 6 ayat (1) UU tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi itu dinilai berpotensi menyerahkan penentuan status pemberhentian presiden dan wakil presiden sepenuhnya kepada diskresi politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Ketiadaan norma yang mengatur kualifikasi, parameter, dan syarat objektif mengenai pemberhentian tidak dengan hormat dalam Pasal 6 ayat (1) a quo yang mendelegasikan sepenuhnya penentuan tersebut kepada diskresi politik Majelis Permusyawaratan Rakyat secara langsung melahirkan kekosongan hukum yang memicu ketidakpastian konstitusional akut,” tulis para pemohon dalam permohonannya, dikutip dari laman MK, Selasa (17/11/2026).
Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan, "Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatan berhak memperoleh pensiun."
Sementara itu, penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap pemberhentian presiden dan wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat dalam ketetapannya.
Menurut para pemohon, ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara terperinci kriteria yang dapat menyebabkan seorang presiden atau wakil presiden diberhentikan tidak dengan hormat. Mereka membandingkannya dengan aturan mengenai pensiun dan pemberhentian profesi publik lain, seperti aparatur sipil negara (ASN) dan jaksa, yang memiliki standar pelanggaran disiplin secara lebih tegas dan terukur.
Para pemohon juga menilai, penyerahan penentuan pemberhentian tidak dengan hormat kepada diskresi politik MPR berisiko menggeser mekanisme penegakan konstitusi menjadi proses tawar-menawar politik.
“Ketika suatu pemberhentian dikembalikan kepada ruang diskresi politik MPR, maka mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari ranah constitutional adjudication menjadi political bargaining yang sangat rentan terhadap subjektivitas,” demikian bunyi permohonan tersebut.
Gugatan uji materiil ini telah terdaftar di MK dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 pada Senin (16/11/2026). Permohonan diajukan oleh tiga orang, yakni I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK mengubah Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 dengan menambahkan kriteria pemberhentian presiden dan wakil presiden, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat.
Untuk pemberhentian dengan hormat, mereka mengusulkan sejumlah kriteria, yaitu:
1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Diberhentikan akibat perampingan atau alasan nonpelanggaran lainnya.
Sementara itu, pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan berlaku bagi presiden atau wakil presiden yang:
1. Dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana berencana dengan ancaman pidana minimal dua tahun.
2. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
3. Melakukan perbuatan tercela.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat