Operator bus Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) mengklarifikasi atas ketiadaan fasilitas keamanaan kamera pengawas dan saklar pengisi daya gadget yang dijanjikan terinstalasi pada Bus Premium Transjabodetabek.
"Itu bagian teknis, tapi yang jelas instruksi untuk pemasangan fasilitas sudah disampaikan ke bagian teknis. Secepatnya fasilitas itu sudah lengkap," kata Kepala Divisi Humas Perum PPD Arga Narendra yang dihubungi wartawan melalui telepon genggamnya, Jumat.
Menurut dia, perangkat elektronik itu belum menjadi bagian dalam materi sosialisasi yang disebar kepada masyarakat selama uji coba tahap lanjutan Transjabodetabek pada 7-20 September 2017.?"Sebetulnya dalam sosialisasi melalui selabaran buletin tidak ada fasilitas saklar listrik dan kamera CCTV," katanya.
Dia justru mempertanyakan beredarnya kabar terkait fasilitas itu di Kota Bekasi melalui sejumlah brosur yang mencantumkan adanya instalasi saklar gadget dan kamera pengawas (CCTV) pada rangkaian Bus PRemium Transjabodetabek.?Namun demikian, pihaknya berkomitmen untuk memenuhi permintaan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan untuk menambah fasilitas tersebut.
"Lagi pula biaya pemasangan saklar listrik dan kamera CCTV juga tidak terlalu besar," katanya.
Menurut dia, ketiadaan saklar listrik dan CCTV pada bus berkelas premium itu bukan berarti tarif yang dibebankan tidak sebanding dengan fasilitasnya.?Dia mengklaim, tiga armada yang dioperasikan untuk trayek Bekasi Barat-Plaza Senayan dalam keadaan layak, bahkan pengemudinya juga telah memiliki sertifikat berkendara.
"Secara umum, armada kami sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah," katanya.
Sebelumnya, keluhan ketiadaan fasilitas pendukung bus premium itu disampaikan Jaelani (30) warga Kayuringin, Bekasi Selatan Kota Bekasi, yang beraktivitas kerja di kawasan Senayan, Jakarta.?"Saya kira bus umum sekelas premium harusnya dilengkapai saklar pengisi daya gadget dan kamera pengawas untuk memantau keamanan barang bawaan, sebab tarif yang dipatok pun relatif mahal sampai Rp20 ribu per orang," katanya.
Menurut dia, informasi terkait fasilitas tambahan itu diperolehnya melalui selebaran di media sosial yang mengatasnamakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: