Sumbar Gandeng LPDB-KUMKM Tangani Kredit Macet

Dalam kunjungan kerja Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno ke kantor Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM di Jakarta pada Senin (2/10/2017), membahas wacana kerja sama dengan aparat penegak hukum di daerah, dalam hal ini dengan Kejaksaan Tinggi tentang penanganan kredit bermasalah. LPDB-KUMKM ingin Pemprov Sumbar dapat membantu berkoordinasi dengan Kejati agar kerja sama tersebut bisa terwujud.

"Dengan Sumbar kita belum pernah MoU dengan Kejaksaan Tinggi, tapi kami harap karena ini demi kemaslahatan umat dan gunakan dana APBN, maka kami harap Pak Gubernur koordinasi dengan Kejaksaan di sana," ucap Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo.

Sebelumnya LPDB-KUMKM telah bekerja sama dengan 6 Provinsi di Indonesia. Tujuan kerja sama tersebut untuk mendorong penyelesaian kredit macet melalui mekanisme hukum perdata. Sementara masih terjadi perbedaan pandangan di beberapa Kejati di daerah, sehingga dipandang perlu untuk dibahas bersama.

"Ini akan kita perbaiki sehingga kalau sesuai harapan semua bisa berjalan baik. Kalau memang ada masalah di kemudian hari masuk ranah perdata. Kami berkeinginan bertemu dengan Kejaksaan Agung untuk luruskan. Ini ranah utang piutang, pinjaman jadi masuk ranah perdata," ujar Braman.

Braman Setyo menerima kunjungan kerja Gubernur Sumbar Irwan Prayitno beserta sejumlah kepala dinas dalam rangka membahas tindak lanjut MoU Pepmprov Sumbar dengan LPDB-KUMKM untuk pinjaman modal pembiayaan KUMKM.

Dalam pertemuan itu turut dihadiri Dirut PT Jamkrida Sumbar Kasim Munandar, Dirut PD Grafika Dasril, maupun sejumlah direksi LPDB-KUMKM, di antaranya Direktur Umum dan Hukum Sutowo, Direktur Pengembangan Usaha Adi Trisnojuwono, Direktur Keuangan Fitri Rinaldi, serta Direktur Pembiayaan Syariah Jaenal Aripin.

Sebagai informasi, akumulasi penyaluran dana bergulir LPDB sejak tahun 2008 hingga September 2017 seluruh Indonesia sebesar Rp8,49 triliun kepada 4.298 mitra. Sedangkan untuk Sumbar sebesar Rp60,92 miliar kepada 54 mitra.