Asbanda Dorong Transformasi BPD Jadi Penyalur KPR Bersubsidi

Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Edie Rizliyanto menyatakan pihaknya mendukung penuh program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, pihaknya mendorong bank pembangunan daerah (BPD) bertransformasi menjadi penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi.

"Kami mendukung dan yakin program sejuta rumah bisa terealisasi. Untuk itu, kami mendorong transformasi BPD dalam penyaluran KPR sehingga bertambah jumlah BPD sebagai bank pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). BPD juga diharapkan meningkatkan KPR program maupun KPR non-program," kata Edie di Makassar, belum lama ini.

Menurut Edie, BPD cocok untuk menjadi penyalur KPR lantaran didukung infrastruktur yang kuat hingga ke pelosok daerah. BPD sebagai sistem perbankan lokal, sambung dia, dapat lebih efisien dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan perumahan.

"Keunggulan lain, BPD lebih mengenal karakteristik masyarakat daerah masing-masing," terang dia.

Pertimbangan lain perlunya transformasi BPD sebagai penyalur KPR, Edie menyebut lantaran dapat menjadi strategi pengembangan bisnis. Pembiayaan KPR, kata dia, dapat menjadi salah satu produk investasi bagi BPD.

"Hingga kini, pembiayaan KPR bersubsidi melalui FLPP memang masih didominasi BTN. BPD hanya turut andil pada pembiayaan kredit sekitar 12 ribu rumah," tutur dia.

Berdasarkan data yang dihimpun Warta Ekonomi, dari total 510.039 rumah subsidi yang dibangun sejak 2010-2017, BTN menyalurkan pembiayaan KPR untuk 435.114 rumah. Adapun BPD hanya menyalurkan pembiayaan KPR untuk 12.234. Bank lain yang turut andil adalah BTN Syariah, bank BUMN, dan bank swasta.

"Porsi BPD untuk realisasi penyaluran unit FLPP hanya sekitar 2,4 persen," jelas Edie.

Masih merujuk data, total realisasi dana kredit perumahan bersubsidi mencapai Rp29,81 triliun. Pulau Jawa masih sangat mendominasi dengan kontribusi mencapai 57,74 persen. Total rumah yang dibangun mencapai 294.841 unit dengan dana Rp16,92 triliun. Ironisnya, penyaluran KPR bersubsidi di kawasan Indonesia timur masih sangat rendah.