PLN Janji Terus Tingkatkan Rasio Elektrifikasi

PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan rasio elektrifikasi atau rasio untuk menghitung jumlah penduduk yang terlayani listrik yang ditargetkan 99,9 persen tahun 2019.

"Kami sudah menetapkan strategi pencapaian target rasio elektrifikasi dengan membangun dan memonitor pembangunan proyek-proyek pembangkit transmisi, gardu induk, dan distribusi," kata Direktur Perencanaan Korporat PLN, Syofvi Felienty Roekman di Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Disamping itu PLN, jelas Syofvi, juga tengah mengembangkan energi baru dan terbarukan pada sistem "isolated".

Diungkapkan juga PLN telah memiliki program Rasio Desa Berlistrik (RDB) hingga 100 persen pada tahun 2018.

"Selain bekerjasama dengan pemerintah dalam program pra elektrifikasi berupa Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), juga bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Sementara itu Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengemukakan, distribusi energi perlu ditingkatkan guna meningkatkan rasio elektrifikasi saat ini 95 persen dan energi dapat dinikmati secara merata.

Harga energi harus ditekan agar terus terjangkau (affordable), di satu sisi penggunaan energi belum efisien namun potensi energi baru terbarukan yang berlimpah belum termanfaatkan secara optimum.

Karena itu peran energi baru terbarukan adalah meningkatkan penyediaan energi di mana target EBT mencapai 23 persen di tahun 2025 setara 45 GW. Selain itu juga mempercepat penyediaan akses energi modern dengan target rasio elektrifikasi 99 persen di tahun 2019.

Terkait upaya menekan harga energi, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan telah memohonkan kepada Presiden agar dapat segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) penetapan harga batubara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation) DMO.

Hal ini disampaikan Jonan saat hadir sebagai pembicara pada "Energy Talk" di Jakarta, Selasa (6/3), Jonan yang berbicara dalam kesempatan tersebut mengatakan, belum mengetahui besaran tarif DMO yang sudah disetujui presiden.

Saya sudah mohon kepada Presiden, karena saat ini Peraturan Pemerintah (PP) sedang disiapkan untuk diajukan kepada Presiden, jadi selama PP nya belum keluar, maka penetapan harga batubara untuk kelistrikan nasional juga belum bisa keluar. Saya belum bisa bicara apa-apa, karena belum tahu apakah Presiden setuju terhadap PP tersebut, atau masih direvisi, kita tunggu saja (keluarnya PP)," papar Jonan yang berbicara di hadapan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

Jonan mengemukakan, harga batubara untuk kebutuhan kelistrikan nasional, akan diatur, jelasnya tanpa merinci bagaimana isinya.

Ketika didesak apa isi PP nantinya, ia mengatakan, arahnya adalah bahwa untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum, sehingga tarif yang ditetapkan, terjangkau oleh seluruh masyarakat.

Sedang menjawab pertanyaan apakah tarif listrik dan BBM yang tidak naik ini sudah disetujui oleh Komisi VII DPR-RI, Jonan mengatakan, selaku pemerintah, pihaknya akan berkonsultasi dengan Komisi VII DPR-RI.

Apalagi Komisi VII juga sudah mendukung tarif listrik dan BBM bersubsidi tidak naik sampai tahun 2019. Namun demikian hal ini nantinya masih akan dikonsultasikan dengan DPR, jelasnya.

Jonan mengemukakan, satu-satunya alasan pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif sampai tahun 2019, atau kebijakan di bidang ketenagalistrikan, adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Khusus menyangkut kebijakan di bidang ketenagalistrikan, Jonan mengatakan, selain tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik (TTL), juga direalisasikannya pembangunan transmisi di Indonesia Timur sampai tahun 2027.

Karena itu pemerintah tidak hanya berbicara dari rasio elektrifikasi, tetapi juga affordable (terjangkau) dari sisi masyarakat, kata Jonan.

Kementerian ESDM memasang target pemerataan kelistrikan nasional (rasio elektrifikasi) mencapai 99,9 persen tahun 2019. Target tersebut lebih tinggi dari yang dicanangkan sebelumnya 97,5 persen. Tercatat ada lebih dari 10.000 desa yang perlu diperluas jaringan listriknya. Kemudian ada 2.500 desa yang sama sekali belum teraliri listrik.

Saat ini rasio elektrifikasi dipusatkan ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Namun pemerataan itu harus pula disertai dengan tarif listrik yang terjangkau masyarakat. Pemerintah menetapkan tarif listrik untuk semua golongan pelanggan tidak mengalami perubahan hingga 2019.

Tahun lalu Menteri Jonan mengatakan, target rasio elektrifikasi 92,75 persen. Sedangkan realisasinya 95,35 persen atau melebihi target.

"Saya yakin kalau speed-nya manajemen PLN tetap begini mestinya lebih. Karena target nasional di akhir 2019 hanya 97,5 persen tetapi direvisi di 99,9 persen, kita coba itu, ujar Jonan.

Sesuai pesan Bapak Presiden, energi harus menggunakan sila kelima yaitu berkeadilan sosial. Sebab di tahun-tahun lalu, pemerintah fokus kepada produsen, sehingga tahun ini lebih fokus kepada konsumen," papar Jonan.

Fokus program listrik pedesaan (LISA) dan pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) tahun 2019 seluruh desa terlistriki dengan rasio elektrifikasi 99 persen.

Sedangkan penambahan kapasitas per jenis energi primer, tidak ada lagi penambahan PLTU batubara di Jawa kecuali yang sudah PPA (Power Purchase Agreement), pembangunan PLTU batubara di Sumatera dan Kalimantan di mulut tambang.