Pramono Bantah Terima Jatah e-KTP

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan tidak ada sama sekali urusan dirinya dengan proyek Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

"Tidak ada sama sekali urusan dengan itu," kata Pramono Anung ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Ia menyebutkan meskipun dirinya saat itu menjadi pimpinan DPR, namun proyek KTP-e sepenuhnya merupakan proyek pemerintah.

"Itu sepenuhnya proyek pemerintah, penganggaran di pemerintah, mereka hanya berkonsultasi dengan Komisi II, pimpunan DPR waktu itu termasuk pak Marzuki Ali, sama sekali tidak pernah membahas hal yang berkaitan dengan KTP-e, silahkan dicek di DPR sekarang. Kita sama sekali tak pernah membahas," ujarnya.

Ia menegaskan tidak ada urusan sama sekali dengan proyek KTP-e sehingga menjadi pertanyaan jika dia mendapat aliran dana.

"Kalau saya tidak ada urusan mengapa mesti dikasih, emangnya saya jagoan yang perlu dikasih," ucapnya.

Pramono menyebutkan dirinya tahu dikaitkan dengan proyek KTP-e itu setelah membaca berita dari media "online" atau daring.

"Jadi Pak Nov selalu bilang katanya, katanya. Kalau ditanya hakim, katanya. Tapi hal yang mengenai dirinya dia bilang tidak ingat," ucapnya.

Ia menyebutkan sebagai orang yang cukup panjang berkarir di politik, dan karena menyangkut integritasnya maka dirinya siap dikonfrontasi dengan siapa saja.

"Sebagai pribadi saya siap dikonfrontir dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, 'monggo monggo' saja, termasuk di persidangan karena ini sudah menyangkut integritas," tuturnya.

Ia menyebutkan jika Setnov ingin menjadi "justice collaborator" jangan kemudian menyebut nama nama yang dipikir dapat meringankan dirinya.