BUMN Didorong Jangan Cuma Andalkan APBN

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN Aloysius Klik Ro mendorong peran aktif BUMN dalam pemenuhan investasi melalui pemanfaatan dana jangka panjang milik publik dengan menggunakan skema pembiayaan alternatif.

Ia mengatakan di Jakarta, Selasa, pembiayaan alternatif tersebut dapat mengurangi ketergantungan BUMN-BUMN terhadap APBN dalam menunaikan tugas-tugas pengembangan infrastruktur.

"Surat Berharga Perpetual yang diterbitkan PT PP (Persero) pada PLTU Meulaboh diharapkan menjadi inspirasi bagi BUMN lain untuk mereplikasi konsep serupa pada proyek infrastruktur lain yang bersumber dari dana masyarakat dalam dan luar negeri sehingga dapat menjadi solusi pemerintah dalam mencari pembiayaan alternatif yang berkelanjutan," kata Aloysius pada Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga Perpetual antara PT PP (Persero) Tbk dengan Ciptadana di Gedung Bappenas.

Sebagai upaya mendukung pencapaian program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, yang merupakan salah satu program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 58 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Bappenas melalui Tim Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) memfasilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh 2x200 MW yang dibangun dengan skema Independet Power Producer (IPP) melalui konsorsium PT PP Energi, China Datang Overseas Investment Co. (CDTO), dan PT Sumberdaya Sewatama untuk mendapatkan pembiayaan alternatif yang bersumber dari dana non-anggaran pemerintah.

Terhadap proyek tersebut, Tim PINA memfasilitasi penerbitan perdana instrumen finansial berupa Surat Berharga Perpetual (SBP) yang dianggap memiliki fitur yang sangat atraktif dalam pembiayaan investasi dari dana non-anggaran pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan bahwa Surat Berharga Perpetual yang diterbitkan oleh PT PP dapat menjadi underlying dari produk pengelolaan investasi di pasar modal yang juga ditujukan bagi pembiayaan infrastruktur seperti RDPT dan DINFRA.

Pihaknya akan terus mendorong pemanfaatan berbagai instrumen di pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur, mengingat pasar modal Indonesia memiliki berbagai instrumen pendanaan jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik proyek-proyek infrastruktur.

"Kami mengapresiasi terobosan kreatif dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia yang dilakukan Bappenas dan berharap agar terobosan tersebut dapat menjadi inspirasi dan diikuti oleh BUMN atau swasta lainnya dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur," ujarnya.