Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Tak Ubah APBN 2018, Pemerintah Harus Genjot Penerimaan

        Tak Ubah APBN 2018, Pemerintah Harus Genjot Penerimaan Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ekonom Universitas Andalas, Elfindri, mengingatkan pemerintah terus menggenjot sisi penerimaan agar tax ratio meningkat jika tidak akan melakukan perubahan terhadap APBN 2018.

        Menurut Elfindri, boleh saja pemerintah memutuskan tidak akan mengajukan RAPBNP 2018 dengan pertimbangan bahwa postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara.

        "Kebijakan tidak melakukan perubahan terhadap APBN 2018 tersebut dikuatkan karena defisit lebih kecil dari yang direncanakan. Defisit APBN ditetapkan sebesar 2,12% dari PDB atau Rp314 triliun yang lebih rendah dari rencana semula 2,19% atau Rp325 triliun,"?kata Elfindri dihubungi dari Pekanbaru, Kamis (12/7/2018).

        Menurut Elfindri, kondisi APBN seperti itu yang tergambar dari total penerimaan negara diperkirakan sebesar Rp1.903 triliun itu bisa dicapai jika pemerintah juga harus melakukan penyeleksian proyek dengan ketat sehingga masih ada peluang untuk efisiensi.

        "Lakukan pemilihan aktifitas yang berkonsekuensi pada APBN, bukan kondisi sekarang karena berebut anggaran, masing-masing pos yang belum pas atau asal jalan saja," katanya.

        Ia menekankan bahwa sampai sekarang masih terjadi rebutan anggaran antardepartemen sebagai bentuk pandangan orang awam.

        Seperti anggaran untuk pertahanan dan keamanan perlu ditelusuri juga mana yang efektif, begitu pula di bidang pendidikan terasa masih belum optimal tunjangan dan remunerasi.

        "Akan tetapi, remunerasi tidak ada kaitannya dengan produktivitas sehingga ini penghematannya mesti dikalkulasi ulang," katanya.

        Sementara itu, jika dikaitkan dengan keputusan pemerintah tersebut apakah akan berdampak pada asumsi makro terutama dikaitkan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Elfindri memandang bahwa nilai tukar hanya bisa dipengaruhi terutama dengan kebijakan BI, yaitu menaikkan suku bunga.

        Permintaan dolar AS, katanya lagi, akan meningkat karena bahan baku impor dan pembayaran cicilan utang sementara suplai dolar AS tidak meningkat.?

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ratih Rahayu

        Bagikan Artikel: