Evaluasi atas Strategi Pembinaan Pelaksanaan APBN 2025 untuk Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya dokumen keuangan tahunan, tetapi juga cerminan arah kebijakan dan keberpihakan negara kepada masyarakat.

Pada tahun 2025, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam memastikan APBN mampu menjawab kebutuhan pembangunan di tengah tekanan global, keterbatasan fiskal, dan tuntutan publik akan hasil yang nyata.

Meski demikian, pelaksanaan APBN 2025 dapat dikatakan berjalan baik, tercermin dari kinerja fiskal yang tetap sehat, responsif, dan berkesinambungan.

Dalam menjaga kinerja APBN tersebut, pemerintah menerapkan berbagai strategi dalam optimalisasi pelaksanaan APBN.

Strategi pembinaan pelaksanaan APBN 2025 memperlihatkan pergeseran dari orientasi serapan ke orientasi kualitas dan kinerja. Beberapa langkah strategis tersebut adalah penguatan kualitas perencanaan dan halaman III DIPA, akselerasi pelaksanaan dan percepatan pengadaan, modernisasi dan digitalisasi pelaksanaan anggaran, efisiensi dan pengalihan belanja ke belanja prioritas, dan pengukuran kinerja serta pembinaan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan strategi tersebut, beberapa pelajaran penting bagi peningkatan kualitas belanja pemerintah antara lain:

Kualitas perencanaan menentukan kualitas realisasi.Perencanaan yang baik menjadi fondasi realisasi anggaran yang berkualitas. Ketika perencanaan dilakukan dengan baik, deviasi antara rencana dan realisasi akan mengecil dan fenomena belanja pemerintah menumpuk di akhir tahun dapat diminimalisir.

Pemerintah mendorong Kementerian dan Lembaga untuk menyusun anggaran yang selaras dengan target dan hasil yang ingin dicapai. Dengan kata lain, kualitas belanja ditentukan sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi atas indikator penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran yang tinggi kerap dianggap sebagai indikator kinerja yang baik. Namun, serapan mendekati 100 persen tidak selalu mencerminkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama jika terjadi penumpukan belanja di akhir tahun. Oleh karena itu, indikator penyerapan dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) perlu dievaluasi agar lebih menitikberatkan pada efektivitas dan hasil program.

APBN seharusnya dinilai sebagai investasi sosial dan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi publik.

Efisiensi belanja non-prioritas membuka ruang fiskal. Realokasi anggaran yang dilakukan pada tahun anggaran 2025 menunjukkan langkah adaptif pemerintah dalam mengalihkan dana ke program prioritas berdampak langsung.

Fokus utama diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial, guna memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Digitalisasi memperkuat akuntabilitas dan kecepatan. Pada tahun 2025, integrasi data keuangan, otomasi proses pengadaan, dan penerapan sistem berbasis digital mempercepat pelaksanaan program serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Pengukuran kinerja anggaran yang tepat membentuk perilaku birokrasi. Perubahan cara mengukur kinerja akan membentuk perilaku birokrasi. Jika penilaian hanya berfokus pada penyerapan di akhir tahun, orientasi pelaksanaan akan cenderung mengejar belanja besar di penghujung tahun anggaran. Namun, ketika penilaian mencakup konsistensi perencanaan, ketepatan waktu, serta kualitas output dan outcome, akan mendorong budaya kerja yang lebih tertib, efisien, dan berorientasi hasil untuk terbentuk.

APBN 2025 merupakan titik balik dari “menghabiskan anggaran” menuju “optimalisasi manfaat uang rakyat”. Masyarakat berhak merasakan manfaat nyata dari setiap rupiah pajak yang dibayarkan dalam bentuk layanan publik yang lebih baik.

Baca Juga: Komisi VI DPR RI Soroti Defisit APBN dan Efektivitas Pajak

Di sisi lain, keberhasilan reformasi belanja pemerintah menuntut dukungan masyarakat melalui partisipasi dan pengawasan aktif.

Kombinasi pengelolaan anggaran yang lebih cerdas dan partisipasi warga yang lebih aktif akan menjadi kunci mewujudkan belanja pemerintah yang semakin berkualitas. Pembelajaran dari strategi kinerja APBN 2025 merupakan tonggak penting dalam memperbaiki kualitas belanja pemerintah menuju tata kelola keuangan negara yang semakin akuntabel, efektif, dan berorientasi hasil.