Kinerja APBN KPPN Tebing Tinggi hingga Oktober 2025 Tunjukkan Tren Positif

KPPN Tebing Tinggi merilis kinerja APBN hingga Oktober 2025 yang menunjukkan capaian positif pada beberapa indikator utama, terutama realisasi belanja pemerintah dan penyaluran pembiayaan usaha mikro. Meski demikian, penerimaan perpajakan masih mengalami kontraksi dibanding tahun sebelumnya.

Hingga Oktober 2025, realisasi penerimaan dalam negeri yang dikelola KPPN Tebing Tinggi tercatat Rp472,58 miliar dari total penerimaan yang diproyeksikan sebesar Rp109,99 miliar. Penerimaan dalam negeri tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp365,57 miliar dan PNBP Rp107 miliar.

Per 31 Oktober 2025, terdapat kenaikan target PNBP sebesar 0,74 persen yoy dari target, meskipun secara tahunan PNBP mengalami penurunan 4,6 persen. Secara keseluruhan, penerimaan negara turun 33,8 persen akibat menurunnya penerimaan perpajakan.

Di sisi belanja pemerintah pusat, realisasi belanja Kementerian/Lembaga lingkup KPPN Tebing Tinggi sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai 82 persen atau sebesar Rp880,71 miliar dari total pagu Rp1,069 triliun. Belanja pegawai menjadi komponen tertinggi dengan capaian 85,57 persen atau Rp639,86 miliar dari pagu Rp747,77 miliar, disusul belanja barang 76,54 persen atau Rp230,47 miliar dari pagu Rp301,11 miliar dan belanja modal 52,50 persen atau Rp10,38 miliar dari pagu Rp19,76 miliar. Peningkatan capaian ini mencerminkan efisiensi kebijakan belanja dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk Transfer ke Daerah (TKD), KPPN Tebing Tinggi telah menyalurkan 84 persen atau Rp4,20 triliun dari total pagu Rp5,02 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) tercatat sebagai komponen terbesar, mencapai 89,25 persen. Adapun DAK Fisik menjadi komponen dengan penurunan tertinggi akibat kebijakan penyesuaian pemerintah pusat.

Baca Juga: APBN Tak Lagi Menopang, Transportasi Bali Berubah Skema?

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagian besar menunjukkan nilai yang sangat baik, dengan indikator seperti revisi DIPA, penyelesaian tagihan, dan pengelolaan UP/TUP mencatat skor maksimal 100. Namun, penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator yang masih perlu ditingkatkan.

Terkait implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Digipay Satu, KPPN Tebing Tinggi juga mencatat peningkatan penggunaan instrumen pembayaran digital. Transaksi melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) mencapai 816 transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp1,535 miliar. Sementara Digipay Satu lingkup KPPN Tebing Tinggi sampai Oktober 2025 tercatat 628 transaksi dengan nilai Rp2,69 miliar dengan jumlah satker pengguna yakni 18 satker.

Pada sektor pembiayaan usaha mikro, KPPN menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp135.786.500.000 (Rp135,7 miliar lebih) kepada 22.761 debitur. Kabupaten Deli Serdang menjadi wilayah dengan penyaluran tertinggi yakni 12.929 debitur, disusul Serdang Bedagai 6.728 debitur, dan Kota Tebing Tinggi 3.104 debitur.

Dengan capaian tersebut, KPPN Tebing Tinggi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat akuntabilitas fiskal, dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi di wilayah kerjanya.