Revolusi Mental Bukan Sekedar Proyek

Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Muhammad Najib Azca berharap program revolusi mental tidak sekadar proyek yang tidak berkesinambungan.

"Agak paradoks, revolusi mental itu seperti sekarang ini mungkin kebanyakan yang hadir pemerintah, jadi kesannya seoalah-olah hanya proyek," tutur Najib Azca dalam acara Rembuk Nasional Indonesia Bersatu di Manado, Sabtu (28/10/2018).

Semangat revolusi mental dikatakannya konstruktif untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa pemerintah bukan lagi merupakan aktor paling penting dalam membangun Tanah Air, melainkan masyarakat.

Pemerintah justru perannya hanya menjadi fasilitator yang mendukung masyarakat dalam mengembangkan inisiatif yang dimiliki.

Dengan begitu, kata Najib, revolusi mental bukan hanya proyek yang begitu anggaran selesai, selesailah sudah tidak membekas. Akan tetapi, membesarkan gagasan itu berakar di masyarakat.

"Jadi, negara perlu lebih banyak mendengar sebenarnya. Banyak belajar dari rakyatnya, tidak seperti dahulu negara yang tahu segalanya," ucap Najib.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa revolusi mental bukanlah berorientasi pada proyek atau sekadar instruksi pemerintah, melainkan harus menjadi gerakan sosial masyarakat Indonesia.

Tjahjo menuturkan bukti revolusi mental tidak sekadar jargon adalah menginjak 4 tahun pelaksanaan revolusi mental telah banyak perubahan terjadi, antara lain, makin baiknya pelayanan publik, tingkat disiplin ASN dan masyarakat, kemandirian bangsa, kebersihan lingkungan, dan makin kukuhnya NKRI di tengah terpaan berbagai ideologi dunia.

Tjahjo mengatakan bahwa sukses tidaknya revolusi mental bergantung pada diri masing-masing.

"Revolusi mental itu bergantung pada diri kita sendiri. Walaupun sistemnya bagus, aturanya bagus, kalau integritas dan mental masih buruk, ini akan mengganggu sistem jalanya pemerintahan," katanya.