Harga CPO Melambat, Pemerintah 'Pelototin' Implementasi Kebijakan Sawit

Pemerintah membuat dua pendekatan kebijakan untuk membuat industri kelapa sawit berdaya saing tinggi. Kebijakan pertama yang menyangkut suplai minyak kelapa sawit. Kedua, kebijakan yang dapat mendorong permintaan minyak kelapa sawit. Dari masing-masing pendekatan kebijakan tersebut, perhatian yang dilakukan pemerintah untuk menjaga suplai minyak kelapa sawit melalui pengaturan soal moratorium minyak kelapa sawit, penguatan program ISPO, dan penyesuaian tarif ekspor.?

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, fokus kebijakan untuk meningkatkan permintaan minyak sawit, ialah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan biodiesel B20 dan hilirisasi yang melahirkan produk-produk turunan dari CPO.

Di samping dua kebijakan utama tersebut, pemerintah juga membantu para petani sawit agar kesejahteraannya meningkat. Langkahnya dengan melakukan peremajaan kebun sawit yang dampaknya pada peningkatan produktivitas sawit.

"Kami akan mengakselerasi 46 ribu hektare replanting pada tahun ini," kata Darmin saat acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2018, Kamis (1/11/2018) di Nusa Dua, Bali.

Menurut Darmin, pemerintah meminta kepada perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan BUMN untuk berkontribusi pada para pekebun kecil.

Presiden Joko Widodo saat pembukaan IPOC 2018 pada Senin (30/10/2018) berkali-kali menandaskan bahwa menteri harus mempercepat peremajaan sawit.

"Kita ingin dengan peremajaan ini kebun rakyat dapat meningkat. Kalau ada prosedur yang menghambat, pangkas saja," kata Jokowi?di Nusa Dua, Bali.

Begitu pula dengan pelaksanaan B20,?dia juga menilai kecepatan implementasinya tidak seperti yang dibayangkan.

"Pak menteri, cek lagi pelaksanaan B20. Ini sudah dari tahun lalu. Bukan tidak berjalan, tapi berjalan tidak secepat yang saya harapkan," tandasnya.?