Pelanggaran Netralitas PNS Jelang Pemilu Meningkat, Komisi ASN Perketat Pengawasan

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memprediksi pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) akan semakin meningkat mendekati pelaksanaan Pemilu 2019.

Ketua Komisi ASN, Sofian Effendi, mengatakan pihaknya yakni mendekati pelaksanaan Pemilu, pelanggaran netralitas semaki banyak. Karenanya diharapkan ada pengetatan pengawasan terkait hal tersebut.

"Kita bukannya melonggarkan tapi akan mengetatkan pengawasan," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Baca Juga: PNS atau ASN, Hati-Hati Jari hingga Ucapanmu di Pemilu 2019

Ia berharap pemilu tak dicemarkan oleh ASN yang tak netral. Dengan demikian, kalau bisa mempertahankan netralitas ASN maka, pelan-pelan bisa mengharapkan terwujud ASN kelas dunia yang mendukung Indonesia menuju ke negara yang lebih maju.

"Kita melaporkan selama beberapa tahun keberadaan KASN kita mengalami peningkatan cukup berarti. Jadi kita naik 23 tingkat selama 4 tahun ini. Kita sudah mencapai tingkat ASN untuk negara kelas menengah," jelasnya.

Baca Juga: Rencana Prabowo Naikkan Gaji PNS, Luhut: Jebol Itu APBN

Sofian menambahkan, untuk menyamai kualitas ASN Malaysia, Thailand, hingga China, Indonesia disebut butuh sekitar 20 poin lagi. Saat ini Indonesia memperoleh 60 poin.

"Untuk menyamai Malaysia, Thailand, China, mereka sudah mencapai 71-73, kita perlu 20 poin lagi menjadi ASN negara pendapatan menengah tinggi," katanya.

Baca Juga: ASN Boleh Sosialisasikan Program Kerja, Tapi Kampanye 01 dan 02 Dilarang

"Kalau kita maju terus bisa menyamai Korsel ada salah satu negara di Asia sebagai negara pendapatan tinggi, Korsel, Singapura. Di Asia ini yg masuk ASN-nya terbaik di dunia, best public service in the world, itu Singapura. Itu Singapura sudah mencapai skor 100 selama 6-7 tahun terakhir ini. Jadi kalau negara yang terbaik kita harus bisa menyamai Singapura. Itulah cita citanya," sambungnya.