Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        PAN Disebut Oposisi, Zulkifli Hasan Ngeles Gini. . .

        PAN Disebut Oposisi, Zulkifli Hasan Ngeles Gini. . . Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Beberapa hari lalu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, menyatakan ingin partainya tetap menjadi oposisi. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, memberi tanggapan.

        "Pak Amien kan mengatakan kita beri kesempatan kepada Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf sampai lima tahun, itu bahasa Pak Amien saya kira itu bahasa yang paling halus ya," ujar Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

        Zulkifli pun mengaku senada dengan Amien Rais.

        Baca Juga: Khawatir Timbul Perpecahan, Rakernas PAN Tidak Perlu. . . .

        "Kalau bahasa saya kita dukung dan kita doakan agar Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf sukses memimpin Indonesia sehingga kita berubah menjadi lebih baik, lebih adil dan lebih sejahtera, yang saya kira subtansinya sama," kata ketua MPR RI ini.

        Zulkifli berpendapat, Indonesia adalah negara Pancasila, "Oposisi dan tidak, itu tidak tepat," kata mantan menteri kehutanan era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

        Sebab kata dia, bisa saja dewan pimpinan pusat sebuah partai memutuskan oposisi, namun kader di daerah bersama atau bagian dari pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya.

        Baca Juga: Tjahjo Kumolo: Sekelas Pak Amien Rais Harusnya Jangan Berprasangka

        "Contohnya misalnya di Lampung kami dengan Golkar sama partai-partai lain. Di Sulawesi Selatan kita bersama PDIP dan Nasdem, jadi kita menganut Pancasila sistemnya musyawarah mufakat. Musyarawah mufakat itu bisa sepakat untuk sepakat, bisa juga sepakat atau tidak sepakat," ucapnya.

        Maka itu, Zulkifli mengaku sebagai ketua MPR perlu meluruskan hal itu.

        "Di kita itu pemerintahannya itu bukan seperti Amerika dua partai, tapi kita adalah sistem Musyarawah mufakat dan multipartai, di sini tidak tapi di daerah lain kita bisa bersama-sama itu saya kira," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Lestari Ningsih

        Bagikan Artikel: