Demokrat Sindir Megawati, PDIP Bertanduk!!

Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari buka suara terkait sindiran politikus Partai Demokrat Imelda Sari yang menyebut era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah meminta jatah menteri, seperti Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, antara zaman pemerintahan SBY dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah dua hal berbeda, terutama dalam persoalan pembagian kursi di kabinet.

"Beda lah, jangan disamain zaman SBY sama zaman sekarang. Zaman sekarang orang yang enggak punya kursi saja minta kok, relawan saja minta kok, zamannya sudah beda. Jadi bukan karena Jokowi-nya tapi lebih pada alam keterbukaan, alam miretokrasi itu sudah membaik," katanya kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Baca Juga: Ibu Kandung SBY Dilarikan ke RS Cibubur, Sakit Apa?

Baca Juga: Ucap Kongres PDIP Tak Penting, Partai SBY Ngambek?

Sambungnya, "Jadi bukan wilayah sakral yang hanya diraba-raba dan tidak ada partisipasi publik. Tapi tidak kemudian menghentikan ataupun menggantikan hak yang memang mutlak punyanya Pak Jokowi," tambahnya.

Lanjutnya, ia menegaskan bahwa yang disampaikan Megawati dalam Kongres V PDI Perjuangan di Bali itu hanya penegasan. Bahkan, ia menilai pernyataan Megawati juga mengulang apa yang pernah disampaikan Jokowi soal pembagian menteri berdasarkan proporsionalitas atau suara partai.

"Jadi Bu Mega itu bukan mengada-ada pada saat kongres saja, itu ada dasarnya. Jadi hanya penegasan saja pada saat di kongres tersebut dan saya pikir metode yang demikian fair lah itu namanya kan kontrak prestasi. Jadi siapa yang prestasinya paling bagus ya dapat reward yang paling banyak gitu loh jadi menurut saya wajar," tukasnya.

Sebelumnya, Imelda Sari mengatakan, zaman pemerintahan Presiden SBY tak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri di kabinet.

"Ya, kurang etislah. Yang pertama, presiden memiliki hak prerogatif," katanya, pekan kemarin.