SBY Mendadak Bahas 'Cawe-Cawe' Politik dan Pelanggaran Konstitusi, Sindir Jokowi?

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa dirinya tidak lagi mencampuri jalannya pemerintahan setelah masa jabatannya berakhir. Menurutnya, setelah seseorang menyelesaikan tugas sebagai pemimpin, penilaian atas kebijakannya harus diserahkan kepada rakyat dan sejarah.

Pernyataan tersebut disampaikan SBY dalam program Endgame Town Hall bersama Gita Wirjawan di Jakarta pada 19 September 2026. Rekaman diskusi itu diunggah melalui kanal YouTube Gita Wirjawan pada 23 Oktober 2026.

Dalam diskusi tersebut, SBY menekankan bahwa presiden merupakan lembaga negara yang bekerja berdasarkan konstitusi dan sistem pemerintahan, bukan sekadar sosok individu.

“Teman-teman. Presiden itu lembaga, bukan orang, bukan pribadi,” kata SBY.

Ia menjelaskan, konstitusi menjadi landasan bagi presiden dalam menjalankan pemerintahan sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat. Prinsip tersebut, menurutnya, juga menjadi pegangan ketika dirinya memimpin Indonesia bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

SBY mengakui bahwa keputusan pemerintah tidak selalu mendapat dukungan semua pihak. Namun, seorang pemimpin tetap harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan tujuan, manfaat, serta risiko yang menyertainya.

“Setiap kebijakan selalu ada pro dan kontranya, selalu ada risikonya, tetapi harus diambil,” terangnya.

Untuk menggambarkan tantangan selama pemerintahannya, SBY menyinggung penanganan tsunami Aceh, proses perdamaian Aceh, pelunasan utang kepada IMF lebih cepat dari jadwal, serta upaya menghadapi krisis global 2008–2009.

Ia juga mengingat operasi pembebasan awak kapal Sinar Kudus berbendera Indonesia yang dibajak di Somalia. Menurut SBY, keputusan tersebut harus diambil meskipun memiliki risiko dan melibatkan jarak operasi yang sangat jauh dari Indonesia.

“Harus kita bebaskan lebih jauh jarak Jakarta Somalia dibandingkan London ke Folkland dulu. Tetapi harus kita ambil. Mengapa harus kita ambil? Karena kita itu misi kita rujukannya jelas dan tentu ada risiko tapi kita kalkulasikan risiko itu,” sambungnya.

SBY menegaskan, selama memimpin, dirinya berupaya menjalankan pemerintahan tanpa menyimpang dari konstitusi dan akal sehat. Setelah masa jabatan berakhir, ia memilih menyerahkan penilaian atas hasil pemerintahannya kepada masyarakat.

Baca Juga: Soal Hubungan Jokowi dan SBY, Andi Mallarangeng: Kalau dari Sisi Pak SBY…

“Biarkan sejarah yang mencatat, biarkan rakyat Indonesia, apakah yang kami lakukan dulu benar atau tidak benar, tepat atau tidak tepat,” terang SBY.

Sikap tersebut menarik perhatian karena SBY pernah menerbitkan buku berjudul Cawe-Cawe Presiden Jokowi: The President Can Do No Wrong, yang diluncurkan pada 26 Juli 2023 menjelang Pilpres 2024. Buku tersebut membahas keterlibatan presiden dalam pemilihan presiden dengan menekankan adanya batasan etika.