Waspada Hoax Pesan Berantai Pulau Ambon Tenggelam, Ini Faktanya

Belum lama ini beredar luas atau geger lewat media sosial, berita palsu atau hoax tentang posisi Ambon lease tepat di atas tebing jurang paling laut paling dalam dunia dan akan hilang tenggelam. Informasi ini tidak benar sehingga masyarakat tidak perlu panik atau khawatir terkait dengan kondisi yang berkembang akhir-akhir ini.

Lewat pesan yang disampaikan Ahli Tsunami BNPB Abdul Muhari kepada mantan Gubenur Maluku Karel Ralahalu Jumat 11 Oktober 2019, beberapa penjelasan diberikan terkait kabar viral potensi tsunami di Maluku, khususnya Ambon dan Seram.

Muhari menuturkan, berita heboh tentang pulau Ambon tersebut hoax, gambar batimetri yang diedit sedemikian rupa dan diberikan keterangan seakan-akan ilmiah tetapi bertujuan untuk menyebarkan ketakutan kepada masyarakat.

Baca Juga: Ambon Diguncang Gempa Magnitudo 3,7

"Gambar tersebut bukanlah foto satelit 3D karena satelit tidak bisa membuat foto dasar laut apalagi hingga kedalaman 7 km di bawah permukaan laut. Gambar tersebut hanyalah data batimetri biasa (tersedia banyak di internet), yang kemudian diberi efek ketinggian dan kedalaman yang lebih signifikan seakan-akan data ini baru padahal data ini adalah data lama dan data biasa saja," ujar Muhari melalui rilis yang disampaikan Agus Wibowo Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sabtu (12/10/2019).

Ia menuturkan asumsi jika terjadi gempa dari palung Banda akan menyeret Pulau Ambon dan Seram adalah tidak benar.?

"Belum ada dalam sejarah gempa dan tsunami di dunia ada gempa yang menghilangkan satu pulau sebesar Ambon, apalagi sebesar Pulau Seram," terangnya.

Muhari lantas menyebut jika gempa di kawasan Maluku berpotensi menimbulkan longsoran lokal seperti yang terjadi di Palu tahun 2018 lalu, atau di Semenanjung Elpaputih tahun 1899 benar ada nya, tetapi skala-nya lokal.

"Ini harus kita sikapi dengan bijak dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan persiapan rencana evakuasi mandiri yang baik," sambung Muhari yang pernah bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan.