Sempat Singgung Palestina, Menlu Retno Bahas Peran Raja Maroko

Menteri Luar Negeri (menlu) Retno Marsudi kembali menegaskan posisi Indonesia yang mendukung solusi dua negara sebagai penyelesaian konflik antara Palestina dengan Israel, sekaligus menyampaikan mengenai pentingnya peran Raja Maroko, Muhammad VI dalam memperjuangkan kepentingan ummah (masyarakat), dalam pertemuan dengan Menlu Maroko Jumat (28/10/2019) di Jakarta.

Dalam pertemuan yang dilansungkan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Menlu Retno dan Menlu Maroko Nasser Bourita membahas mengenai berbagai isu baik bilateral, maupun isu regional, termasuk penyelesaian masalah Palestina.

Dalam kesempatan itu, Menlu Retno mengangkat pentingnya peran Raja Muhammad VI sebagai Ketua Komite Al Quds Al Sharif dalam perjuangan ummah.

Baca Juga: Indonesia-Maroko Tandatangani 2 MoU, Salah Satunya Tentang Terorisme

"Terkait palestina saya kembali tekankan solusi dua negara merupakan satu-satunya solusi. Kita ingin melihat perdamaian yang lestari dan Indonesia menyampaikan betapa pentingnya peran yang dimainkan Raja Muhammad VI dalam memperjuangkan kepentingan ummah, khsususnya sebagai ketua Komite Al Quds Al Sharif," kata Menlu Retno dalam pernyataan pers bersama.

Selain isu Palestina, Indonesia juga menyerukan perdamaian di kawasan Timur Tengah, terutama melalui jalan dialog. Menlu Retno mengatakan bahwa perdamaian di dunia tidak mungkin dicapai tanpa ada perdamaian di Timur Tengah.

"Saya kembali menegaskan bahwa Indonesia ingin Timur Tengah jadi kawasan yang damai, stabil dan sejahtera. Tidak akan ada perdamaian dunia jika tidak ada perdamaian di Timur Tengah," katanya.

Terkait isu bilateral, kerja sama ekonomi dan terorisme menjadi bahasan utama kedua menlu. Dalam kunjungan Menlu Bourita kali ini, Indonesia dan Maroko menandatangani empat nota kesepahaman (MoU), dua MoU kerja sama ekonomi, yaitu MoU kerja sama industri, dan MoU kerja sama maritim dan perikanan; serta dua MoU penanggulangan terorisme dalam bentuk MoU kerja sama kontra terorisme, dan MoU pertukaran informasi intelijen keuangan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.