PBB Desak AS Hapus Pembatasan Diplomat Iran

Majelis Umum PBB meminta Amerika Serikat (AS), yang menjadi tuan rumah kantor pusat organisasi itu, untuk mencabut permbatasan terhadap diplomat Iran. PBB juga mengutuk penolakan visa kepada diplomat Rusia.

Sejak musim panas, para diplomat dan menteri asal Iran telah berada di bawah pembatasan aktivitas yang ketat ketika mereka berada di AS. Aktivitas mereka terbatas pada daerah di sekitar markas PBB di New York, misi diplomatik Iran dan kediaman duta besar.

Resolusi PBB yang diusulkan oleh Siprus atas nama Bulgaria, Kanada, Kosta Rika dan Pantai Gading itu lantas disetujui melalui konsensus tanpa pemungutan suara.

Tidak seperti resolusi yang disahkan oleh Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum tidak mengikat tetapi memiliki bobot politik.

Para diplomat mengatakan, tanpa menyebut nama negara-negara tertentu, resolsui itu terutama ditujukan pada pembatasan yang diberlakukan terhadap Iran, serta penolakan visa kepada delegasi Rusia selama Sidang Umum September lalu.

"PBB mendesak negara tuan rumah untuk menghapus semua pembatasan perjalanan yang diberlakukan olehnya pada staf misi tertentu dan anggota staf Sekretariat kebangsaan tertentu," bunyi resolusi tersebut.

"PBB menganggap serius pembatasan perjalanan dan argumen dua Misi yang mengatakan mereka terhalang dalam fungsinya," teks tersebut menambahkan seperti dikutip dari France24, Kamis (19/12/2019).

"PBB juga mengungkapkan keprihatinan serius mengenai tidak dikeluarkannya visa masuk kepada perwakilan tertentu dari Negara Anggota tertentu," kata resolusi itu, merujuk pada 18 diplomat Rusia yang ditolak visanya oleh AS, juga pada bulan September.

Mereka seharusnya berpartisipasi dalam berbagai komite PBB hingga Desember.

Menurut para diplomat PBB, saat makan siang yang diselenggarakan oleh Gedung Putih pada awal Desember untuk anggota Dewan Keamanan PBB, duta besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menekankan kepada Trump bahwa visa yang ditolak itu merusak citra AS sebagai negara tuan rumah.

Presiden AS mengatakan dia tidak mengetahui masalah ini dan meminta timnya untuk menyelidiki masalah ini, kata para diplomat.

Penolakan visa telah menyebabkan penundaan kerja bagi komite terkait. PBB sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk memindahkan lokasi sidang di markas besar Jenewa atau Wina pada tahun 2020 jika masalah berlanjut.