Penggusuran Lahan Tamansari, Nasdem: Kita Butuh Pemimpin yang Bijak!

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengimbau agar para pemangku kebijakan di Kota Bandung untuk total mengedepankan pola humanis dalam eksekusi pembangunan yang melibatkan warga terdampak.

Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhamad Farhan mengatakan kericuhan eksekusi rumah deret di Tamansari Kota Bandung Jawa Barat pada Kamis (12/12/2019). Eksekusi lahan terhadap 33 kepala keluarga di RW 11, Kelurahan Tamansari ini dinilai sebagai bukti bahwa potensi konflik lahan antara masyarakat dengan Pemerintah beresiko dan berulang.

Baca Juga: Soal Kasus Tamansari, Peradi Buka Suara Begini!

?Kita butuh wali kota yang bijak. Bukan hanya mengerti hukum saja tetapi juga mengerti perilaku masyarakat yang dipengaruhi hukum,? katanya kepada wartawan di Bandung, Kamis (19/12/2019).

Menurutnya, kondisi Kota Bandung yang berkembang dengan berbagai cara penindakannya masih memicu gesekan. Dampak eksekusi lahan tersebut, baik aparat kepolisian maupun Satpol PP serta sipil luka-luka akibat bentrok.

Farhan mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Seharusnya bentrokan warga dengan aparat Pemerintahan bisa dihindari meskipun tidak mudah.

?Bandung memang makin padat dan dengan sendirinya ruang - ruang hidup makin menyempit. Sehingga konflik lahan makin berisiko terjadi dan berulang. Di Tamansari manusia digusur dari ruang hidup,? tegasnya.

Dia menilai, kericuhan eksekusi rumah deret masih mencitrakan pola pemangku kebijakan masih belum memberi kepastian kepada masyarakat. ?Jadi sekedar sah-nya tindakan aparat secara hukum di Tamansari tidak serta merta membuatnya bijak dan mengayomi masyarakat,? imbuhnya.

Baca Juga: Warga Tamansari Bandung Mengungsi di Masjid, Walikota Gak Bertanggungjawab?

Seperti diketahui, eksekusi bangunan rumah warga RW 11 Tamansari, Kota Bandung, Kamis 12 Desember 2019, berlangsung ricuh. Eksekusi yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung itu mendapat perlawanan dari puluhan warga.?Penggusuran tersebut sebagai langkah Pemerintah Kota Bandung untuk membangun rumah deret di kawasan Tamansari. Namun, penghuni rumah menolak pembongkaran.?

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan penertiban bangunan rumah RW 11 sesuai perintah Wali Kota Bandung. Sebab, aset tersebut sudah resmi milik Pemkot Bandung. ?Itu kan biasa bersitegang. Kita tetap berikan pengertian bahwa memang kita harus segera membangun. Bagaimana pembangunan dimulai kalau tidak diratakan," ungkapnya.