Sambil Minta Maaf, Said Aqil: Pak Basuki dan Pak Anies Koordinasinya Jauh

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Said Aqil Siradj menilai dalam menangani banjir di Jakarta terlihat sekali adanya koordinasi yang buruk di antara pejabat.?

Hal yang menonjol yaitu komunikasi ?antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Hadimuljdono, saat konferensi pers di Monas, Jakarta, Rabu (1/1/2020). Said menuturkan, ada peran kecerobohan management banjir yang tidak dilakukan dengan baik.

"Tidak karu-karuan antara Menteri PUPR dan Gubernur tabrakan ngomongnya saat diwawancarai. Kelihatan sekali koordinasinya jauh dari yang kita harapkan," kata Said Aqil Siradj di kantor PGI, Salemba, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Baca Juga: Celetuk Said Aqil soal Kasus Wahyu Setiawan: KPK Harus Tajam ke Atas

Sebelumnya, Basuki mengatakan?saat menyusuri Kali Ciliwung sepanjang 33 kilometer, 16 km aman dari luapan, karena sudah dinormalisasi. Tetapi, yang tidak dinormalisasi tergenang.

"Mohon maaf bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu, kita lihat insya Allah aman dari luapan," kata Basuki.?

Ia mengatakan, program tersebut memang harus didiskusikan lagi dengan gubernur. Basuki menyebutkan, Anies melakukan pembebasan lahan 1,2 km di Kali Pesanggarahan dan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur.

Baca Juga: KPK Jerat Komisioner KPU, Said Aqil Dukung Pemberantasan Korupsi

"600 meter sudah kita kerjakan. Kami menunggu sekarang, kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah, menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan Insya Allah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," kata Basuki.

Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjawab. Ia beralasan, selama tak ada pengendalian air yang dari Selatan, maka upaya yang dilakukan tetap akan bisa mengendalikan airnya.

"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan, karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies.