Soal Jiwasraya, Demokrat: Buzzer Partai Penguasa Kaburkan Substansi Jiwasraya

Kasus dugaan korupsi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Asuransi Jiwasraya terus disorot dan didesak untuk dituntaskan. Kerugian negara sedikitnya Rp13,7 triliun dan menyebabkan banyak korban harus jadi perhatian.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahean mengatakan, kasus Jiwasraya harus dibongkar tuntas.

Baca Juga: Tak Peduli DPR, Erick Cs Pilih Fokus ke Nasabah Jiwasraya Aja

"Kasus Jiwasraya adalah kasus mega korupsi yang harus dibongkar habis, dibongkar tuntas dengan menghukum para pelakunya sesuai hukum yang berlaku," kata Ferdinand belum lama ini.

Dia menilai, rakyat akan marah dan menghukum elite politik, serta partai yang berupaya mengaburkan substansi mega skandal korupsi ini. Menurutnya, hukuman rakyat itu bisa dilakukan secara politik.

"Apalagi, belakangan ini di media sosial, makin ramai buzzer-buzzer partai penguasa bekerja mengaburkan substansi pokok masalah Jiwasraya, yaitu adanya perampokan yang terjadi dengan modus bisnis investasi saham periode 2014-2018," ujar Ferdinand.

Kemudian, ia menyinggung bahwa saat ini juga ada dugaan kasus yang menyeret nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemenang pemilu terkait dugaan suap terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, semua pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan.

Kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyedot perhatian publik. Dari DPR sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait kasus ini. Dinamika DPR ternyata masih ada fraksi yang tak setuju dengan Panja.

Salah satu fraksi yang tak setuju Panja Jiwasraya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka lebih mendukung dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Selain PKS, kemungkinan Partai Demokrat juga lebih mendukung pansus ketimbang panja.