Keputusan pemerintah tetap mengekspor alat pelindung diri atau APD ke negara-negara lain sempat menuai protes. Hal itu mengingat di dalam negeri juga membutuhkan sebab wabah Covid-19 masih terus meluas dan memakan korban hingga dokter dan perawat.
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, menjelaskan kenapa pemerintah tetap harus mengekspor APD yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri. Setidaknya, puluhan industri Tanah Air memproduksi APD dan digunakan banyak negara, seperti Korea Selatan.
Baca Juga: Dengar APD Mau Diekspor, PAN Marah: Ini Suasana Darurat
Doni menjelaskan, karena bahan baku yang sesuai dengan standar WHO tidak tersedia, Indonesia harus impor. Akan tetapi, negara seperti Korea Selatan yang memiliki bahan baku APD itu mengharuskan juga barang jadinya dikembalikan ke negara tersebut.
Doni mengatakan, sampai saat ini pihaknya bersama dengan Kementerian Kesehatan telah membuat sebanyak satu juta APD. Semuanya menggunakan bahan baku dari Korea Selatan.
"Kemudian kompensasinya kita wajib memberikan dukungan untuk mengembalikan dalam bentuk produk jadi kepada Korsel. Oleh sebab itu, mohon dimaklumi bahwa tidak ada satu pun negara yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan kompromi kerja sama dan kesepakatan," jelas Doni usai rapat kabinet terbatas, Senin (20/4/2020).
Oleh karena itu, pemerintah berkompromi dengan Korea Selatan agar APD tetap bisa diproduksi dengan standar keamanan yang premium. Karena bahan baku dari luar negeri, diplomasi yang dilakukan adalah kedua negara sama-sama mendapatkan APD itu.
"Pemerintah tentu tidak ingin mengambil risiko besar ketika kita kekurangan APD. Namun, juga kita tidak bisa membiarkan negara lain yang telah mengirimkan APD ke Tanah Air tidak kita kembalikan. Oleh sebab itu, sekali lagi kerja sama kesepakatan penting sekali," jelasnya.
Memang ada beberapa masyarakat yang ikut memproduksi APD sendiri. Bahkan, industri-industri kecil itu terus berkembang untuk membuat APD setelah kelangkaan terjadi di Tanah Air.
Namun, Doni memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat itu cukup baik. Namun, pemerintah tetap mengedepankan APD yang terbaik dan terjamin sesuai standar WHO yang bahan bakunya tidak ada di Indonesia.
"Intinya adalah bagaimana kita semua harus ikut melindungi para dokter agar terhindar dari musibah karena mereka harus mendapatkan APD yang premium," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum