Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Gonjang-ganjing PKS Tolak TBS Petani Lokal, Gapki Kaltim Tegas: Tak Ada!

        Gonjang-ganjing PKS Tolak TBS Petani Lokal, Gapki Kaltim Tegas: Tak Ada! Kredit Foto: Agus Aryanto
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Lagi, petani kelapa sawit kembali diresahkan dengan adanya pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kali ini, pemberitaan tersebut menyerang petani dan industri kelapa sawit di Kalimantan Timur terkait pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak menerima tandan buah segar (TBS) dari petani lokal.

        Namun, kabar tersebut dipastikan tidak benar karena seluruh PKS yang ada di Kaltim masih beroperasi secara normal dan pembelian TBS milik petani masih dilakukan sesuai kontrak.

        Pembina Gapki Kaltim, Azmal Ridwan mengatakan, seluruh buah milik petani yang sudah bermitra dengan PKS tidak akan diberhentikan pembeliannya. Gapki mencatat Bumi Etam memiliki 89 PKS yang mana 17 perusahaan berada di Paser, tujuh di PPU, 32 di Kutim, lima di Kubar, 10 di Berau, 17 di Kukar, dan satu di Mahulu.

        Baca Juga: Gempar PKS Kalteng Tutup Gegara Covid-19, Gapki Jawab Pakai Data

        Kapasitas PKS Kaltim mencapai 5.035 ton TBS per jam, dengan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mencapai 4,04 juta ton per jam. Total produksi TBS di seluruh PKS di Kaltim sepanjang 2019 mencapai 18,34 juta ton.

        Azmal menjelaskan ada atau tidaknya infeksi Covid-19, PKS tetap membutuhkan TBS. Kontrak dengan petani swasta tetap berjalan. Kalaupun dilakukan penundaan, tidak ada hubungannya dengan Covid-19. Akan tetapi, jika ada mitra yang diputus kontraknya, pasti ada kesepakatan yang tidak ditepati oleh mitra yang bersangkutan.

        "Tidak ada pemberhentian penerimaan kelapa sawit di tingkat petani. Seluruh PKS pasti membutuhkan buah. Tidak mungkin kami menolak, apa yang akan kami proses jika tidak ada buah dari petani," ujar Azmal.

        Menurutnya, selama Covid-19, penurunan penyerapan CPO tidak terlalu signifikan dikarenakan belum adanya larangan kegiatan operasionalisasi perusahaan. Selama petani masih panen, buah masih diangkut ke pabrik, lalu pabrik masih beroperasi, maka stok CPO pasti tetap ada. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan CPO yang masih banyak.

        "Kecuali orang sudah tidak butuh minyak goreng, sabun, dan keperluan lainnya. Kami tidak akan mempersulit petani, malah kita membutuhkan," tuturnya.

        Baca Juga: Harga CPO: Bukan Pelan Asalkan Selamat, Tapi Pelan Bikin Skakmat!

        Lebih lanjut Azmal mengatakan terkait tren menurunnya ekspor CPO bukan berarti menurun sepenuhnya. Hal itu disebabkan penundaan-penundaan pengiriman yang dilakukan karena Covid-19. Jadi, bukan berarti pembatalan, sebab industri-industri yang membutuhkan CPO adalah industri yang memegang peranan penting terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat meskipun dalam keadaan apa pun.

        "Semua turunan sawit masih dibutuhkan selama Covid-19," tegasnya.

        Senada dengan hal tersebut, Ketua Gapki Kaltim, Muhammad Sjahdjafar turut menepis pemberitaan mengenai PKS yang menolak menyerap kelapa sawit petani. Pihaknya memastikan tidak akan terjadi sebab seluruh TBS petani yang bermitra dengan PKS sudah memiliki kontrak kerja. Petani tidak perlu khawatir mengenai isu tersebut.

        "Kita tidak akan melakukan penolakan, pasti seluruh TBS yang sudah kontrak akan diserap seperti biasanya," ungkapnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ellisa Agri Elfadina
        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: