Widih-widih, Krisdayanti-Aurel Ribut Keluarga Sampai ke Telinga MKD DPR

Konflik keluarga antara anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Krisdayanti, dengan anak-anaknya yakni Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah, mendapat sorotan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Konflik ibu dan anak itu, tercium publik setelah mereka saling sindir lewat media sosial. MKD berharap, persoalan keluarga tidak diumbar ke media sosial. Mengingat perempuan yang akrab disapa KD itu, saat ini sudah duduk di kursi anggota Dewan. Sehingga ia perlu berhati-hati. Karena apapun yang terjadi pada publik figur, termasuk KD, akan menjadi perhatian rakyat.

Baca Juga: Hasil Survei Ganjar Melesat Kalahkan Anies, Jangan Kaget Dengar Reaksi PDIP

"Kami menghormati privasi Mbak KD. Tapi, kalau boleh saran, untuk rekan-rekan DPR yang kebetulan berlatar belakang artis agar lebih berhati-hati membuka masalah pribadi di media sosial," kata Wakil Ketua MKD, Habiburokhman dikutip dari VIVAnews, Senin 8 Juni 2020.

Krisdayanti yang juga diva itu diminta harus mampu memahami kalau saat ini bukan hanya menjadi publik figur saja. Tetapi, juga telah menjadi wakil rakyat. Tentunya, apa yang dia lakukan di dunia nyata maupun di media sosial, mendapatkan sorotan yang lebih besar dari masyarakat.

Kepada siapapun anggota DPR yang berlatar belakang artis, Habiburokhman berpesan agar lebih bijaksana dalam bersikap. Karena masalah kinerja, sikap dan sifat seorang anggota akan juga menjadi sorotan publik.

"Sorotan publik pada mereka jauh lebih besar dibandinglan anggota DPR yang tidak berlatar belakang artis. Saya lihat Mbak KD rajin hadir rapat-rapat DPR dan aktif," kata politisi Partai Gerindra itu.

Apalagi yang terkuat di publik adalah suatu yang negatif. Menurutnya, tentu akan menjadi santapan publik yang berdampak pada semakin negatifnya masyarakat melihat sosok anggota atau bahkan berimbas pada lembaga.

"Kita di DPR ini kerja bagus belum tentu dipuji. Tapi sebaliknya, kalau ada masalah sangat rentan untuk di-bullly. Kita harus jaga bersama kehormatan dan keluhuran martabat DPR," ujarnya.