Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Jawab Kritik ICW soal RUU Perampasan Aset Dibahas Tertutup, Komisi III DPR: Sudah Diliput TV Parlemen dan Dihadiri Mahasiswa Magang

Jawab Kritik ICW soal RUU Perampasan Aset Dibahas Tertutup, Komisi III DPR: Sudah Diliput TV Parlemen dan Dihadiri Mahasiswa Magang Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait proses pembahasan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.

Ia menegaskan DPR tidak memiliki masalah dengan kritik maupun laporan yang disampaikan masyarakat.

Habiburokhman mengatakan DPR telah berupaya maksimal dalam menyusun UU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ia juga membantah anggapan bahwa pembahasan regulasi tersebut dilakukan secara tertutup dan tidak transparan.

Menurutnya, draf awal UU Perampasan Aset telah diunggah sejak penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja).

Seluruh tahapan pembahasan, mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, rapat Timus dan Timsin, rapat Panja, pembahasan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan dalam rapat paripurna, dilakukan secara terbuka.

Habiburokhman menyebut proses tersebut juga diliput media massa, disiarkan melalui TV Parlemen dan kanal YouTube DPR, serta dihadiri mahasiswa magang.

"Pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna dilakukan secara terbuka,  diliput media massa, disiarkan live tv parlemen dan akun YouTube parlemen, dihadiri mahasiswa magang, jadi kurang terbuka apa lagi," kata Habib.

"Enggak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," ujarnya.

Habiburokhman Sebut ICW Tak Pernah Ajukan Jadi Narasumber

Habiburokhman juga menjelaskan alasan ICW tidak dilibatkan sebagai narasumber dalam pembahasan UU Perampasan Aset. Ia mengatakan Komisi III DPR memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri untuk memberikan masukan.

Menurutnya, terdapat sekitar 90 pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber, tetapi hanya 87 pihak yang dapat diakomodasi karena keterbatasan waktu. Pihak lainnya diminta menyampaikan masukan secara tertulis.

Habiburokhman menegaskan ICW tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber maupun mengirimkan masukan tertulis selama proses pembahasan berlangsung.

Ia menilai mengundang ICW tanpa melalui mekanisme pengajuan justru berpotensi tidak adil bagi pihak lain yang telah mendaftar, tetapi belum memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan.

ICW Kritik UU Perampasan Aset dan Laporkan DPR ke MKD

Sebelumnya, ICW melontarkan kritik terhadap pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR. Organisasi antikorupsi itu menilai regulasi yang disahkan masih memiliki kelemahan substansial dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pemberantasan korupsi serta pemulihan kerugian negara.

ICW menyoroti tiga persoalan utama, yakni tidak adanya mekanisme perampasan harta kekayaan tidak wajar milik pejabat, terbatasnya penindakan terhadap aset hasil kejahatan masa lalu, serta pengelolaan aset yang dinilai terlalu tersentralisasi di bawah kendali Presiden.

ICW menilai ketentuan mengenai perampasan harta tidak wajar yang tidak sebanding dengan profil penghasilan pejabat dan tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) justru tidak terakomodasi dalam regulasi tersebut.

Selain itu, penerapan prinsip nonretroaktif dinilai membatasi penindakan terhadap aset yang berasal dari tindak pidana sebelum undang-undang berlaku.

ICW juga mengkritik proses pembentukan UU Perampasan Aset yang dinilai tidak transparan karena akses terhadap draf resmi undang-undang dianggap terbatas. Kondisi tersebut, menurut ICW, menghambat partisipasi publik dan pengawasan masyarakat sipil.

Meski mengkritik sejumlah ketentuan, ICW menegaskan tetap mendukung regulasi perampasan aset sebagai instrumen pemulihan keuangan negara. Namun, organisasi itu menolak aturan yang dinilai berpotensi melemahkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi.

ICW menyayangkan proses pembentukan dan pelaksanaan UU Perampasan Aset dilakukan secara tidak transparan serta akuntabel untuk memastikan regulasi tersebut benar-benar berpihak pada pemberantasan korupsi dan kepentingan publik.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat