DPR: Seyogianya, Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipotong!

Kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) selama pandemi corona mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Sudin. Terutama mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan Kementan dalam menjaga kestabilan produksi pangan nasional.

Sudin menuturkan, sektor pertanian harus mendapatkan perhatian khusus. Karena selain sebagai pemasok bahan pangan dan bahan baku industri, sektor pertanian juga merupakan salah satu sumber pendapatan nasional.

Baca Juga: Bantah Stok Beras Menipis, Kementan: Stok Aman sampai Akhir Tahun

"Pertanian berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan berperan sebagai penghasil devisa negara. Perlu kita ingat juga, hanya sektor pertanian yang mampu bertahan saat terjadi krisis tahun 1998 dan 2008 lalu," ucap Sudin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Dirinya sangat menyayangkan dengan pemotongan anggaran sektor pertanian. Sementara, kebutuhan pangan meningkat dan Kementan tengah berupaya meningkatkan produksi (pertanian) di tengah pandemi corona.

Diketahui, refocussing anggaran APBN untuk Kementan pada tahun 2019 yang sebesar Rp21 triliun mengalami pemangkasan di tahun 2020 menjadi Rp14 triliun. Sementara, target produksi malahan meningkat, dari 54 juta ton Gabah Kering Giling (GBK) atau sekitar 32,76 juta ton beras (2019) kini menjadi 59 juta ton atau 35,76 juta ton beras (2020). Begitu juga dengan beberapa komoditas lainnya seperti jagung dan kedelai.

"Kementan akhirnya harus menghitung ulang dengan cermat dan realistis baik target produksi maupun program yang harus dilaksanakan," bebernya.

Dalam hal ini, Sudin menekankan, demi mendukung ketahanan pangan masyarakat dan peningkatan nasib petani melalui program pemerintah di bidang pertanian, anggaran sektor pertanian tidak dikurangi.

"Seyogianya (anggaran) tidak perlu dikurangi atau dipotong, bahkan seharusnya ditambah. Harus ada pengawasan kebijakan, program, dan anggran yang lebih ketat terutama terkait kebijakan crash program dalam mengatasi Covid-19," katanya.

Atas kondisi tersebut, Komisi IV DPR RI mengarahkan Kementan untuk melakukan refocussing dan realokasi kegiatan-kegiatan yang kurang mendukung tupoksi, juga tidak menjadi prioritas. "Mengurangi komponen biaya dukungan manajemen dan operasional kantor, rapat-rapat, perjalanan dinas mengingat sisa efisiensi waktu anggaran tinggal enam bulan," tegasnya.

Selain itu, Kementan diimbau segera menitikberatkan kegiatan pada peningkatan produksi pangan, meningkatkan volume sarana dan prasarana produksi pertanian. "Kemudian tak kalah penting, stimulus ekonomi dalam rangka pemulihan perekonomian di bidang pertanian nasional. Artinya, pertumbuhan petani dipacu, pendapatan petani ditingkatkan," paparnya.

Perlu diketahui, Menteri Pertanian (Menpan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan pihaknya telah menjalankan tiga strategi selama menghadapi Covid-19 yang meliputi agenda SOS (Emergency), agenda Temporary atau jangka menengah, agenda Permanen atau jangka panjang.

"Ini sudah kita jalankan mulai dari stabilisasi harga pangan, membangun buffer stock pangan utama di daerah, hingga pemberian stimulus pertanian bagi mereka yang terdampak Covid-19," pungkasnya.