Mardani Mengendus Politisasi Jabatan Ketua Gugus Tugas

Kepala daerah yang mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2020 (petahana) diminta menanggalkan jabatan sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Pasalnya, jabatan gugus tugas itu dianggap bisa dimanfaatkan untuk elektoral.

"Enggak ada COVID-19 saja, incumbent (petahana) paslon pasti akan mengoptimalkan semua peluang ya," ujar Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dalam Webinar Fokus SINDO bertajuk "Kampanye di Masa Pandemi", Rabu (22/7/2020).

Mardani mengungkapkan, saat ini belum dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2020, sehingga petahana yang memanfaatkan bantuan sosial (Bansos) COVID-19 untuk kampanye tidak bisa ditindak.

Baca Juga: Pilkada Solo, Gerung: Siapa Menang, Otak Kosong Vs Kotak Kosong?

Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta membuat surat edaran imbauan kepada kepala daerah petahana untuk tidak menggunakan jabatan masing-masing dalam upaya memenangkan Pilkada. Dan surat imbauan itu, kata dia, sudah dibuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Bahkan saya pribadi mendesak waktu rapat dengan Kemendagri, agar selama sang incumbent sudah ditetapkan sebagai calon, dia dicopot dari jabatan ketua gugus tugas COVID-19, walaupun sekarang gugus tugasnya sudah hilang. Tetapi ke bawahnya belum dirapihkan, boleh jadi lebih kuat lagi," katanya.

Sebab, kata dia, saat ini masalah ekonomi dan kesehatan dijadikan satu dalam Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Makanya usul saya semua incumbent dicopot dari ketua gugus tugas tingkat provinsi atau kabupaten kota, diganti Plt yang lain," katanya.