Kelompok Gatot Cs Dibubarkan, Eh Gerindra Minta Kapolri Adil

Hari ini, Komisi III DPR melakukan rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis terkait isu-isu aktual yang berkaitan dengan kinerja Polri.

Salah satu isu yang dipertanyakan anggota Komisi III DPR, yakni mengenai pembubaran acara silaturahmi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin 28 September lalu oleh aparat kepolisian.Baca Juga: Usman Hamid Soal Penjelasan PKI oleh Gatot Nurmantyo: Itu Tidak Masuk Akal!

Diketahui sebelumnya, acara yang dihadiri Presidium KAMI Gatot Nurmantyo ini mendapat penolakan sekelompok orang yang menamakan sebagai Koalisi Indonesia Tetap Aman (KITA).

“Video mengenai kejadian di Surabaya yang ada Pak Gatot Nurmantyo di sana. Kalau memang terjadi pelanggaran protokol Covid, kita juga sepakat semua yang melakukan pelanggaran protokol Covid, kumpul-kumpul dibubarkan,” kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman saat Raker Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2020).

 Baca Juga: PKS Pasang Badan untuk Gatot & KAMI: Mereka Punya Hak Hidup!

Namun, Habib mempertanyakan kenapa yang melakukan demonstrasi di luar dari massa Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) tidak dibubarkan. Padahal, mereka juga melanggar protokol Covid-19 dan melakukan pengumpulan massa. Tetapi, mungkin dia tidak melihat videonya secara utuh.

“Tapi yang saya lihat, mungkin saya lihat kurang lengkap, itu yang demo di luar tidak dibubarkan,” ujar Habib. 

Karena itu, politikus Partai Gerindra ini mengingatkan agar menghindari persepsi macam-macam di publik, penerapan aturan yang adil sangat diperlukan ke depannya oleh jajaran kepolisian. Karena, kejadian ini politis yang mana, orang-orang yang terlibat pun orang politik.

“Saya pikir ke depan penerapan keadilan itu penting Pak, karena ini politis Pak, orang-orang yang terlibat juga orang politik,” katanya. 

Habib menyarankan agar ke depan, siapa pun yang menyelenggarakan acara yang melibatkan banyak orang dan melanggar protokol kesehatan Covid-19 harus dibubarkan tanpa pandang bulu agar tidak muncul persepsi negatif terhadap Polri.

“Setiap kejadian bisa saja dipersepsikan macam-macam, jadi orang yang menyelanggarakan acara, melanggar Covid, siapa pun yang di dalam ataupun di luar itu sama-sama dibubarkan,” pintanya.