Gapki Berikan Rekomendasi Agar Program Biodiesel Pemerintah Bisa Terwujud

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk konsisten melanjutkan program mandatori biodiesel, baik B30, B50, maupun B100, sebagai salah satu upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Sayangnya, hal tersebut harus tersandung masalah selisih harga indeks (HIP) pasar bahan bakar nabati (BBN) jenis Biodiesel dengan HIP bahan bakar minyak (BBM) solar. Pasalnya, hargaBiodiesel saat ini dinilai masih terlalu tinggi untuk masyarakat jika dibandingkan dengan harga solar.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Inddonesia (Gapki) Joko Supriyono memberikan rekomendasi terkait keberlanjutan program tersbeut, dalam acara Webinar Green Energy dengan tema “Strategi dan Peluang Mengelolan BBN berbasis Hidrokaarbon untuk Kemaslahatan Bangsa” yang diselenggarakan Warta Eekonomi, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Baca Juga: Aprobi Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Masalah Selisih Harga Biodiesel dengan Solar

Joko menyampaikan bila program Biodiesel ini diharapkan bisa berkesinambungan dan berkelanjuatan maka aspek pembiayaan menjadi salah satu aspek penting. “Selama ini program biodiesel self funding, jadi industri ini di biayai oleh industri sendiri. Nah, ini juga kalau bicara ke depan perlu di review terus, karena situasi hari ini funding agak berat karena gap harga antara solar dengan biodiesel cukup lebar. Harga growth yang anjlok sementara harga sawit sedang cukup baik,” ucapnya.

Pasalnya, apabila industri biodiesel menggantungkan diri dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Joko menilai ada keterbatasn terhadap kemampuan. Sehingga, program B40 dan B50 tidak mungkin bisa tercapai. “Karena trend global harga growth masih akan berat. Jadi harus ada alternatif, pemerintah mesti turun tangan jadi supaya program ini bisa suistain ke depannya,” ucapnya.

Baca Juga: Biodiesel Sawit: Hemat Devisa dan Serap CPO Domestik

Selain itu, agar program biodiesel bisa tercapai maka antara Pemerintah dan pelaku usaha harus membuat road map yang jelas. Karena, tambah Joko ada perbedaan data antara Kementerian ESDM dengan Pertamina.

“Saya lihat angkanya Kementrian ESDM ini agak beda dari Pertamina dua minggu lalu. Jadi, pertama roadmap harus firm antara pemerintah dengan pelaku usaha harus match. Ini demi suistanibility program ini ke depannya,” tutup Joko.