Presiden Sawit Indonesia, Begini Jejak Jokowi di Industri Perkebunan Kelapa Sawit

Industri perkebunan kelapa sawit Indonesia telah dimulai sejak 1911 yang berpusat di Pulau Sumatera. Setiap era pemerintahan di Indonesia, mulai dari Era Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga saat ini Presiden Joko Widodo, memiliki kebijakan tersendiri terhadap industri sawit nasional.

Dalam laporan PASPI Monitor dituliskan, "industri sawit Indonesia yang berkembang pesat dan menjadi terbesar dunia saat ini merupakan akumulasi kebijakan dan komitmen para presiden kita tersebut pada zamannya bersama stakeholder industri sawit."

Tak dapat dimungkiri, dalam perjalanannya, industri perkebunan kelapa sawit Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan masalah. Kendati demikian, pemerintah bersama stakeholder terus berupaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Baca Juga: Sederet Bentuk Diskredit Uni Eropa terhadap Minyak Kelapa Sawit

Mengutip laporan PASPI Monitor, setidaknya terdapat tujuh poin penting yang merupakan jejak pemerintahan Jokowi dalam industri sawit nasional. Pertama, percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel hingga B30, yang mana kebijakan pencampuran mandatori biodiesel sawit dengan solar untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil sudah lama diimplementasikan sejak 2006 silam. 

Kedua, pendirian Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 2015 dengan tujuan untuk menghimpun dana dari pungutan ekspor sawit untuk membiayai peremajaan sawit rakyat, riset sawit, promosi sawit, pendidikan SDM, infrastruktur  sawit, dan perluasan pasar melalui program biodiesel.

Ketiga, pembentukan Dewan Produsen-produsen Sawit Dunia (Council of Palm Oil Producer Countries/CPOPC) bersama Malaysia pada November 2015. Dewan ini merupakan wadah dan alat bersama untuk mempromosikan dan diplomasi sawit secara internasional.

Keempat, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang launching perdana di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Oktober 2017 lalu. Selain melakukan replanting dengan benih unggul dengan dukungan dana sebesar Rp30juta per hektare, PSR tersebut juga disertai dengan pembenahan legalitas dan tata kelola sawit rakyat berkelanjutan. Kelima, promosi dan diplomasi sawit yang dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi baik dalam forum kenegaraan bilateral maupun forum multilateral. 

Keenam, menindaklanjuti diplomasi sawit Jokowi, dia juga meminta berbagai kementerian untuk proaktif mempromosikan sawit Indonesia termasuk meng-counter isu negatif di forum dunia.

Baca Juga: Ekspor Minyak Sawit Nasional Oktober Sentuh Rp29,24 Triliun

Menko Perekonomian, Menko Maritim, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditugaskan untuk lebih intensif diplomasi dan promosi sawit.

Ketujuh, setelah berhasil dengan mandatori biodiesel, kini pemerintahan Jokowi juga tengah mempersiapkan terobosan baru yakni produksi green diesel, green gasoline (bensin sawit), dan green avtur (avtur sawit) untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

"Dengan ketujuh langkah strategis yang dilakukan Jokowi pada industri sawit nasional tersebut, Presiden Jokowi patut disebut Presiden Sawit Indonesia," seperti dilansir dari laporan PASPI Monitor.