Awas, Manuver Rodrigo Duterte Terlihat Mau Usir Pasukan AS di Filipina karena...

Presiden Filipina Rodrigo Duterte menekan Amerika Serikat (AS) terkait ketersediaan vaksin Covid-19. Duterte mengancam akan mengusir pasukan AS negara Adidaya itu, jika tidak bisa menyediakan 20 juta vaksin.

Menghadapi kritik domestik, Duterte menggunakan perjanjian militer menjadi alat tawar-menawar untuk mengamankan vaksin Covid-19 dari AS. Sebagaimana diketahui, dua perusahaan AS memproduksi vaksin Covid-19, yakni Pfizer dan Moderna.

Baca Juga: Aduh, Filipina Pelan-pelan Injeksi Vaksin ke Menteri Duterte Tanpa Izin

Saat ini, AS dan Filipina terikat kerja sama pakta militer Visiting Forces Agreement (VFA). Kerja sama tersebut telah berlangsung lebih dari 20 tahun. Pada awal 2020, Filipina sudah memberi tahu AS akan menghentikan perjanjian VFA.

Namun Juni lalu, Duterte menangguhkan rencana tersebut, Karena mempertimbangkan perkembangan kondisi politik di kawasan.

“Mereka (AS) tahu Visiting Forces Agreement sudah kadaluarsa. Jika pengakhiran kesepakatan berlaku, mereka harus meninggalkan negara ini. Jika mereka tidak dapat memberikan, bahkan hanya dengan minimal 20 juta vaksin, lebih baik mereka keluar. Tidak ada vaksin, jangan tinggal di sini,” tegasnya.

Juru Bicara kepresidenan Harry Roque menjelaskan, pernyataan Duterte soal vaksin dan perjanjian VFA bukan upaya untuk memeras AS.

“Tidak ada yang salah dengan perkataan Presiden. ini bukan pemerasan. Hal yang ingin disampaikan Presiden adalah kita berteman, jadi harus saling membantu,” ujarnya.

Menurut laporan media, Filipina kehilangan kesempatan untuk menerima 10 juta dosis vaksin Covid-19 dari Pfizer, karena dugaan kegagalan Menteri kesehatan Filipina Francisco Duque III untuk menyerahkan perjanjian pengungkapan kerahasiaan pada keberhasilan perolehan vaksin.

Anggota parlemen Filipina mengklaim, negaranya mungkin akan mendapatkan vaksin dari produsen obat AS pada awal Januari 2021, seandainya Menkes Duque mengerjakan perjanjian pengungkapan kerahasiaan.

Tentara Divaksin

Sejumlah tentara dan menteri diberitakan sudah menerima vaksin Covid-19, meski belum ada yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat-obatan Filipina.

Dilansir Reuters, Senin (28/12/2020), Menteri Dalam Negeri Eduardo Ano mengatakan, beberapa anggota kabinet telah menerima vaksin Covid-19. Demikian juga pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Filipina, Letnan Jenderal Cirilito Sobejana.

Menurutnya, beberapa pasukan juga telah divaksinasi tetapi jumlahnya tidak banyak.Meski demikian, tidak ada penjelasan, vaksin produksi mana yang digunakan untuk vaksinasi tersebut.

Namun kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Filipina, Rolando Enrique Domingo mengatakan, regulator Filipina belum menyetujui vaksin Covid-19 apapun, sehingga impor, distribusi, dan penjualan adalah tindakan illegal.

Sejauh ini, hanya Pfizer yang telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan darurat untuk vaksin Covid-19 di Filipina. Sementara permohonan uji coba tahap akhir Sinovac, Gamaleya, Johnson & Johnson, dan Clover belum disetujui.

Wakil Menteri kesehatan Maria Rosario Vergeire mengatakan, pihaknya tidak memiliki informasi tentang vaksinasi tentara. Namun Juru Bicara Militer, kolonel Edgard Arevalo menjelaskan, penerima vaksin Corona termasuk anggota unit keamanan khusus yang ditugas-kan mengawal Presiden.

Meski Duterte belum divaksinasi, namun dia tidak mempermasalahkan adanya sejumlah tentara yang sudah divaksin. Dalam pertemuan dengan pejabat kesehatan Sabtu (26/12/2020) lalu dia malah menyatakan, hampir semua tentara telah disuntik vaksin.

Duterte juga mengatakan, sebenarnya sudah banyak orang Filipina yang telah divaksin. Tapi ia tidak mengidentifikasi siapa saja atau berapa jumlahnya.

Dia malah menginformasikan, vaksin Covid-19 itu dikembangkan oleh China National Pharmaceutical group (Sinopharm). Meski Sinopharm belum berkomentar terkait klaim penyuntikan vaksinnya di Filipina ini.

Sejak Duterte menjabat sebagai Presiden sejak 2016, kebijakan luar negerinya dikenal sangat anti Amerika. Padahal, Filipina adalah penerima bantuan militer AS terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Negara itu telah menerima pesawat, kapal, kendaraan lapis baja, dan senjata ringan seperti bom sejak 2015.