Vaksinasi Gotong Royong Percepat Wujudkan Kekebalan Kelompok

Keberadaan vaksin Covid-19 menjadi harapan untuk melewati pandemi. Indonesia telah memasuki babak vaksinasi sejak medio Januari lalu dengan Presiden Joko Widodo menjadi yang pertama disuntik vaksin Covid-19. Untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, pemerintah menargetkan 181,5 juta penduduk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Untuk memenuhi target sebesar itu, dibutuhkan peran aktif semua pihak. Pemerintah dan jajarannya di semua level, masyarakat, hingga swasta harus menjaga dan menjalankan peran masing-masing dalam mendukung dan mempercepat proses vaksinasi Covid-19 sebagai upaya mencapai herd immunity. Dari sana, mencuat wacana vaksin gotong royong. Wacana yang merupakan inisiatif dari kalangan pengusaha tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

Baca Juga: Vaksin Gotong Royong Bentuk Tanggung Jawab Pengusaha pada Karyawan

Melihat munculnya wacana vaksin gotong royong ini, Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dr. Syahrizal Syarif, MPH,Ph.D., mengungkapkan wajar saja jika pada situasi seperti ini masyarakat ingin secepat-cepatnya divaksin.

"Pada prinsipnya saya tidak menentang. Harusnya skema vaksin mandiri atau gotong royong akan berdampak pada lebih cepatnya mencapai herd immunity. Jika tadinya target 15 bulan bisa jadi setahun. Bahkan kalau perlu bisa 8 bulan," ungkapnya, Selasa (23/2/2021).

Skema vaksin gotong royong jadi upaya nyata kerja bersama atau gotong royong dari berbagai lapisan masyarakat dan stakeholder untuk segera mewujudkan herd immunity di Indonesia sehingga bebas pandemi Covid-19. "Skema yang ada saat ini dinilai kurang cepat untuk bisa mencapai target herd immunity dengan cakupan vaksinasi 181,5 juta penduduk," paparnya.

Saat ini, yang terpenting menurut dr. Syahrizal Syarif adalah bagaimana cara agar Indonesia bisa mencapai herd immunity secepatnya dan mengurangi beban ekonomi pemerintah dalam menghadapi pandemi ini.

Lebih lanjut dijelaskan dr. Syahrizal Syarif, skema yang paling masuk akal menurutnya adalah swasta bisa membeli vaksin Covid-19 sendiri dengan regulasi dan dilakukan persetujuan pemerintah. "Tentu saja vaksin yang didatangkan ini sesuai dengan daftar vaksin yang disetujui pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan bisa masuk vaksin di luar daftar tersebut, tapi tetap nanti harus ada regulasi yang mengaturnya," jelasnya.