PKS Beberkan Data Banjir Jakarta Era Jokowi Ahok, Ternyata di Era Anies Baswedan Luar Biasa

Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi olok-olokan maupun hujatan dari sejumlah pihak lantaran sejumlah wilayah di Ibu Kota Jakarta sempat terendam banjir beberapa hari lalu.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Dedi Supriadi malah membela Anies yang mendapat kritik keras dari sejumlah pihak akibat ada beberapa titik terendam banjir. Menurut dia, banjir kali ini tidak separah tahun sebelumnya.

Baca Juga: Mas Anies, Ini Ramalan BMKG Terbaru: Bukan Mau Takut-takuti, Jakarta, Hati-Hati..

Data yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, terlihat terjadi penurunan terhadap wilayah yang terendam banjir selama 2 tahun terakhir dipimpin oleh Anies. Tercatat tanggal 1 Januari 2020, RW tergenang 390 titik dan 20 Februari 2021 cuma 113 titik.

Pada 17 Januari 2013, tercatat jumlah wilayah Rukun Warga (RW) yang terendam banjir sebanyak 599 titik dan tanggal 11 Februari 2015 itu sebanyak 702 titik. Saat itu, Gubernur DKI dijabat oleh Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dari jumlah pengungsi, tampak juga terjadi penurunan secara drastis dari 36.445 orang pada 1 Januari 2020 menjadi 3.311 orang saat banjir hari Sabtu, 20 Februari 2021. Malah, pada 17 Januari 2013 itu pengungsi sebanyak 90.913 dan turun jadi 45.813 orang pengungsi pada 11 Februari 2015.

“Kalau dari data yang dipaparkan tidak separah tahun lalu, atau tahun-tahun sebelumnya,” kata Dedi kepada VIVA pada Rabu, 24 Februari 2021.

Dedi mengatakan Anies juga dalam kampanye Pilkada DKI 2017, tidak menjanjikan bakal menghilangkan banjir dari Ibu Kota Jakarta. “Seingat saya, Anies enggak pernah janji kalau jadi gubernur itu banjir akan hilang dari Jakarta,” ujarnya.

Namun, kata dia, Anies dalam kampanye menyampaikan beberapa program seperti membuat setu sebagai penangkap air bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah tetangga, normalisasi daerah aliran sungai (DAS), membuat sumur resapan, menjadikan RTH sebagai daerah retensi air.

“Yang lainnya sama, seperti mencegah banjir rob dengan tanggul, menyediakan mesin pompa air di wilayah-wilayah mudah tergenang,” jelas dia.

Menurut dia, hal yang sudah dikerjakan Aneis bersama Pemerintah Provinsi DKI setahun terakhir ini seperti pengerukan lumpur di setu, danau dan sungai, serta gerebek lumpur paling tidak membuat wilayah Jakarta yang tergenang tidak terlalu luas, dan juga genangan tidak terlalu lama.

“Kalau soal banjir, Jakarta pernah kebanjiran tahun 1918. Sejak itu, setiap pemerintah yang memimpin Jakarta berusaha serius mengatasinya. Walaupun kalau debit air terlalu besar baik karena hujan atau kiriman dari hulu, pasti ada wilayah Jakarta yang tergenang,” katanya.

Dedi mengatakan Anies harus meneruskan tren positif dengan merealisasikan program-programnya dalam menangani persoalan banjir, di antaranya membuat sumur resapan. Menurut dia, tahun ini harus digalakkan program sumur resapan tersebut.

“Tahun ini rencananya 300 ribu sumur resapan akan ditanam di titik-titik rawan genangan,” kata Dedi.

Selain itu, Dedi mengatakan untuk daerah aliran sungai yang dilewati 13 sungai, memang sebagian mesti ada penyelesaian yang komprehensif. Yaitu memberi jalan kepada air sekaligus memberi hunian layak bagi mereka yang masih tinggal di daerah alisan sungai atau DAS.

“Pembebasan lahan di DAS Ciliwung dan sungai lain agar bisa dilakukan normalisasi ataupun naturalisasi, tergantung kesepakatan pemerintah pusat. Terakhir, taman-taman yang ada sekarang lebih efektif dijadikan area retensi air. Sehingga, air tak langsung masuk ke saluran melainkan meresap ke tanah lebih dulu,” ujarnya.