Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Serang Anies Baswedan, Eh PSI Malah Diseruduk PDIP

        Serang Anies Baswedan, Eh PSI Malah Diseruduk PDIP Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi -

        Banjir yang melanda Ibu Kota pekan lalu dijadikan senjata oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tengah mendorong penggunaan hak interpelasi untuk Anies. Namun, niat PSI ini sepi dukungan fraksi lain. PDIP yang juga sekandang dengan PSI malah memilih untuk menanduk PSI.

        Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana menyatakan penggunaan hak interpelasi perlu dilakukan karena pihaknya menilai Anies lemah mengatasi banjir di Ibu Kota. PSI juga menganggap Anies cuek saat diminta menjelaskan penyebab banjir oleh DPRD.

        "PSI akan menggunakan hak interpelasi terkait permasalahan pencegahan banjir," ucapnya.

        Baca Juga: Anies Baswedan Didesak Tinjau Ulang Tata Ruang di Kawasan Kemang

        Untuk mengegolkan niatnya, PSI membuka komunikasi dengan fraksi lain. Pimpinan DPW PSI DKI juga berkomunikasi dengan pimpinan partai lain di Jakarta. Sebab, kursi PSI di DPRD tidak mencukupi. Untuk mengajukan usulan itu, dibutuhkan tanda tangan 15 anggota Dewan dan lebih dari satu fraksi. Sedangkan jumlah anggota PSI hanya delapan orang.

        Namun, bukannya mendapat dukungan, niat PSI itu malah mendapat cibiran. PDIP, yang selama ini keras terhadap Anies, juga tidak setuju dengan ide interpelasi. PDIP justru mengkritik keinginan PSI itu.

        Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menyatakan, dalam mengatasi banjir, pihaknya lebih memilih melakukan evaluasi bersama dinas terkait, yang bertanggung jawab atas masalah teknis di lapangan.

        "Dalam konteks ini, kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," ujar Gembong. 

        Menurut Gembong, masalah banjir Jakarta terletak pada eksekusi ide-ide yang sudah ada sebelumnya. Sehingga, tidak perlu sampai memanggil Anies. Cukup memeriksa secara lebih mendalam soal eksekusi program pengendalian banjir yang tidak berjalan.

        "Siapa sih yang tidak eksekusi ini. Saya khawatir misalkan penanganan banjir ini jangan-jangan kepala dinasnya enggak berani mengeksekusi," ucap anggota Komisi D DPRD DKI itu.

        Dia menegaskan, tupoksi eksekusi penanganan banjir dijalankan SKPD. Jadi, percuma saja memanggil Anies. "Soal-soal banjir kan Pak Anies tidak begitu memahami juga, ujungnya rapat kerja," cetusnya.

        Fraksi Golkar DPRD DKI juga ogah ikut langkah PSI. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco bahkan menuding, PSI tengah mencari panggung.

        "Ini orang belum kerja kok sudah minta interpelasi. Objektif lah. Pokoknya, Golkar tidak akan dukung," tegasnya.

        Baca Juga: Dukung Interpelasi PSI ke Anies Baswedan, Ray Rangkuti: Biar Warga Jakarta Tahu

        Fraksi PKS menolak lebih keras. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin menuding, PSI sekadar pencitraan. Tindakan PSI cenderung mengesampingkan keberhasilan Anies mengurangi banjir.

        Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Hasbiallah Ilyas berpandangan hampir sama. Menurutnya, PSI cuma memperkeruh suasana. Dia bilang, banjir yang terjadi pekan lalu tidak mutlak merupakan salah Anies.

        "Jangan memperkeruh suasana lah," tegasnya. 

        Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Oman Rahman juga menolak ide PSI. Menurutnya, untuk penanganan banjir, Pemprov DKI hanya perlu melaksanakan rekomendasi dari Pansus Banjir. "Kami tidak akan mengikuti PSI soal interpelasi," ungkapnya.

        Ketua Dewan Penasihat DPD Gerindra Mohamad Taufik meledek PSI. Kata dia, usulan PSI bertepuk sebelah tangan. "Hahahaha, bagaimana mau interpelasi, siapa yang mau nyambut," ledek Taufik.

        Baca Juga: Bantu Lawan Covid-19, Anies Baswedan Angkat Topi untuk Rekan Indonesia

        Bagaimana tanggapan pihak Pemprov DKI? Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria santai saja menyikapi pendapat PSI. Dia menghormati keinginan PSI menggulirkan hak interpelasi terkait banjir.

        "Tapi, semua hak itu digunakan harus secara bijak, baik, mencapai tujuan dalam rangka mencapai kepentingan bangsa, Jakarta ke depan," ucap Riza di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

        Dia mengklaim, upaya pengendalian banjir di Jakarta semakin baik. Bahkan bisa disebut berhasil, karena tidak parah tahun-tahun sebelumnya.

        "Jumlah korban, jumlah pengungsi, jumlah RW tergenang, semuanya turun dari tahun-tahun sebelumnya. Itu satu prestasi kita bersama," ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Cahyo Prayogo

        Bagikan Artikel: