Tak Terima AHY Disebut Tak Pernah Mendaki, Wasekjen: Demokrat Bukan Gunung

Jhoni Allen Marbun, kader Partai Demokrat yang dipecat, menyebut ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berada di puncak gunung tanpa mendaki. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan menilai, analogi pendakian itu tidaklah tepat.

Menurut Irwan, apa yang disampaikan Jhoni Allen adalah kekeliruan karena AHY sendiri sudah menjadi bintang yang bersinar.

Baca Juga: Demokrat: Kalau Tak Ada SBY, Orang Tak Akan Pilih Partai Ini

"Metafora gunung oleh Bung Jhoni itu kekeliruan besar (fallacy). Demokrat itu bukan gunung yang harus didaki. Lihat aja logonya bintang, bukan gunung," kata Irwan sambil berkelakar, Selasa (2/3/2021).

"Ketum AHY itu bintang bersinar. Jadi, tidak mungkin yang bintang redup dipilih. Bintang bersinar dibutuhkan untuk menerangi jalan dan masa depan Demokrat," sambungnya.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR ini melanjutkan, hal itu terbukti sampai saat ini, AHY dan Partai Demokrat dicintai rakyat dan kader-kader dari pusat sampai daerah. Jadi, kehadiran AHY menjawab kebutuhan zaman dan Demokrat.

"Tidak ada krisis kepemimpinan di Partai Demokrat. Yang ada krisis moral kader yang tidak bertanggung jawab. Krisis moral itu adalah dengan menarik-narik kekuasaan dan penggunaan uang untuk mengambil alih kepemimpinan sah partai Demokrat," beber Irwan.

Ketua Umum Cakra AHY ini menegaskan, sampai sekarang AHY terbukti mampu mengonsolidasikan kekuatan internal partai, mendongkrak elektrabilitas Demokrat, tegas dalam memberikan reward and punishment, responsif, serta konsisten dalam memimpin kader dan menjawab kebutuhan rakyat dalam masa krisis pandemi.

Karena itu, dia menilai bahwa Jhoni tidak memahami AD/ART partai. Perlu diketahui bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan turun gunung, tapi sesuai kewenangan SBY dalam posisi sebagai Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang punya hak dan kewenangannya terkait dengan masalah yang ada, dan dapat dikategorikan masalah strategis partai.

"Karena ada elemen kekuasaan yang mengancam keberlangsungan partai. Jadi, masalah ini masalah bersama Majelis Tinggi Partai dan DPP, bukan hanya pada eksekutif partai, dalam hal ini Ketum dan jajaran," tandasnya.