KLB Abal-abal Demokrat jadi Momen Jokowi Buktikan Komitmennya terhadap Demokrasi

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho mengatakan isu kongres luar biasa (KLB) abal-abal alias ilegal yang tengah mengemuka saat ini akan menguji komitmen Presiden Jokowi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Irwan mengingatkan jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal itu disahkan oleh pemerintah, dikhawatirkan nama Jokowi akan tercoreng. Dan tidak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu akan dikenang sebagai Presiden yang mencederai demokrasi.

Baca Juga: Alasan Laporan Marzuki Alie untuk AHY Cs Belum Bisa Diterima Bareskrim

"Jika sampai KLB ilegal itu dibiarkan terlaksana dan kepengurusan abal-abal yang dihasilkan kemudian disahkan, Presiden harus bertanggung jawab sepenuhnya atas pemecahbelahan atas parpol ini," kata Irwan dalam keterangan persnya, Kamis (5/3/2021).

Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur mengingatkan bahwa Jokowi pernah berjanji akan menjaga komitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan tidak akan dilemahkan.

Irwan percaya Presiden Jokowi bisa dan punya kekuatan untuk menghentikan upaya-upaya pelemahan Partai Demokrat yang diduga dilakukan di lingkaran kekuasaan eksekutif.

"Beliau adalah pemimpin eksekutif nasional, yang mengendalikan para Menteri termasuk Kapolri dan Menkumham serta Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko,” tandasnya.

Ia menambahkan jika nantinya kepengurusan hasil KLB ilegal itu disahkan artinya Presiden Jokowi tidak bisa mengendalikan pembantu-pembantunya.

"Atau Presiden diam-diam membiarkannya. Ingat, diamnya Presiden juga merupakan tindakan politik. Beliau bisa dianggap bersalah karena membiarkan," terangnya.

Selain itu, Irwan juga mempertanyakan kepergian Kepala KSP Moeldoko ke Medan, hal itu diketahui berdasarkan bukti tiket yang beredar.

"Apakah kepergian Moeldoko atas izin Presiden? Untuk agenda dinas apa? Jika tidak seizin Presiden, berarti Moeldoko mangkir dari tugas dong?," pungkasnya.

Sementara itu, Adi Prayitno, dosen ilmu politik dari UIN Jakarta mengatakan semua pihak, terutama pemerintah, mesti hati-hati menyikapi isu KLB Demokrat. Ini merupakan isu serius yang akan menjadi alat ukur melihat kualitas demokrasi saat ini. Pemerintah mesti memastikan tak ada lingkaran pejabat terdalam Istana tak cawe-cawe dalam urusan partai politik. 

"Tidak puas pada kinerja Ketum partai itu biasa dalam demokrasi. Tapi ada mekanismenya semacam rapat, mediasi, dan lain-lain. Menjadi tak rasional jika ketidakpuasan itu dilakukan dengan cara tidak elegan mengundang pihak luar mengambil alih kekuasaan politik secara paksa, nah itu yang tidak sehat," jelasnya.

"Kalau tidak puas, keluar saja dan bikin partai baru seperti Amien Rais dan Fahri Hamzah. Itu jauh lebih jantan ketimbang mengkudeta pemimpin yang sah," pungkasnya.