Menteri BUMN Erick Thohir Yakin Pakai Kompor Listrik dan Mobil Listrik Lebih Irit

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus menekankan bahwa kompor induksi dan kendaraan berbasis listrik lebih efisien dan menguntungkan dibandingkan kendaraan berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kompor gas.

Untuk kendaraan listrik, Erick meyakini, dapat menekan pengeluaran masyarakat secara signifikan. Dalam proses uji coba yang dilakukan pada awal 2021 lalu, pihaknya membuktikan penggunaan mobil listrik dengan jarak tempuh Jakarta-Bali hanya menghabiskan dana senilai Rp250.000.

Baca Juga: Bamsoet Harap Indonesia Mampu Produksi Banyak Kendaraan Listrik

Sebaliknya, dengan mengendarai mobil berbahan BBM bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp1,1 juta. Dalam konteks ini, masyarakat disarankan untuk menggunakan mobil listrik untuk menghemat anggarannya.

Saran itu sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ketahanan dan kemandirian energi nasional yang digagas pemerintah.

"Ketika di awal tahun kita membuktikan bahwa dari Jakarta sampai Bali, kalau naik mobil bensin habis 1,1 juta, kalau dengan mobil listrik 250.000. Nah ini jadi apa? Ketahanan pangan yang pemerintah lakukan menguntungkan rakyatnya. Rakyatnya harus jadi bagian program ini agar sukses," kata Erick, Kamis (1/4/2021).

Sementara penggunaan kompor induksi atau listrik bisa menekan pengeluaran masyarakat di kisaran 20 persen per bulannya. Dia memperkirakan, dengan kompor induksi masyarakat hanya mengeluarkan uang senilai Rp118.000 per bulan. Sebaliknya, kompor LPG atau gas sebesar Rp147.000.

"Kenapa kita bicara mengenai kompor listrik ini kementerian dan tentu PLN men-challenge benar nggak kalau diganti kompor listrik masyarakat juga menghemat. Kalau diganti kompor listrik nambah, ya pasti tidak mau. Karena itu kita hitung rata-rata per bulannya karena itu keluar Rp147.000. Dengan listrik Rp118.000," kata Menteri BUMN.

Pada skala makro, penggunaan 15 juta kompor listrik akan mengakselerasi pengurangan impor LPG di dalam negeri. Saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan mengurangi impor dan meningkatkan kapasitas pasokan energi di dalam negeri.

Oleh karena itu, intensitas masyarakat menggunakan kompor listrik menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah di sektor energi tersebut.

"Setelah kemarin kita lakukan kembali, kita memberanikan diri, bagaimana kompor listrik ini sama juga dengan di ketahanan energi. Kalau 15 juta kompor listrik terpakai, ini penghematan yang luar biasa dan dalam menekan impor LPG," katanya.

Saat ini saat Kementerian BUMN memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan BUMN karya dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait program kompor listrik. Mou dilaksanakan pada Rabu, 31 Maret 2021.