Di KTT ASEAN, Jokowi Bacakan Konsensus buat Myanmar: Kembalikan Kedamaian...

KTT ASEAN khusus soal Myanmar telah menghasilkan sebuah konsensus, yang intinya meminta junta militer Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan dan memulai dialog inklusif.

Lima poin utama dihasilkan para pemimpin negara Asia Tenggara dalam KTT ASEAN di Jakarta hari Sabtu (24/4/2021). Poin itu adalah seruan agar segera diakhirinya aksi kekerasan di Myanmar dan mendorong semua pihak di negara itu untuk menahan diri, segera melangsungkan dialog konstruktif di antara seluruh pihak.

Baca Juga: Menlu Retno Beberkan 3 Nama Pemimpin Negara Asia Tenggara yang Absen di KTT Jakarta

Dialog itu dilakukan untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat, membentuk utusan khusus Ketua ASEAN yang dibantu Sekjen ASEAN untuk memediasi proses dialog, menyediakan bantuan kemanusiaan lewat AHA Centre, dan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait. 

Kelima poin utama ini disampaikan Ketua ASEAN dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan tak lama setelah berakhirnya KTT tatap muka pertama di Asia Tenggara dalam masa pandemi virus corona ini.

Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers di Sekretariat ASEAN, yang lebih mempertegas seruannya untuk pemimpin junta militer.

"Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas," kata Jokowi.

Presiden juga meminta komitmen dari pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang ikut hadir di dalam pertemuan itu untuk segera memulai proses dialog yang inklusif dan membebaskan semua tahanan politik.

Ditambahkannya bahwa seiring akan dibentuk utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, ia meminta pemimpin Myanmar saat ini untuk membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dari ASEAN.

Jokowi menambahkan sikap Indonesia dalam pertemuan itu sejalan dengan posisi para pemimpin ASEAN lainnya sehingga tercapai sebuah konsensus ASEAN dalam menyikapi perkembangan krisis politik di Myanmar; dan menggarisbawahi bahwa Indonesia akan terus mengawal pelaksanaan dari komitmen tersebut supaya krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi.

PM Malaysia Minta Myanmar Hentikan Kekerasan dan Bebaskan Tahanan Politik 

Dalam siaran persnya, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyampaikan posisi negaranya, yaitu semua pihak harus meredakan ketegangan dan aparat keamanan Myanmar mesti menghentikan pembunuhan dan kekerasan terhadap warga sipil. Myanmar juga harus membebaskan semua tahanan politik.

Malaysia juga mendesak Myanmar memberikan akses kepada Ketua ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk bertemua semua pihak di negara Pagoda itu.

Peneliti Sarankan ASEAN Gandeng China dan Rusia

Peneliti tentang ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lidya Christin Sinaga menyarankan ASEAN untuk menggandeng negara mitra utama Myanmar, seperti China dan Rusia, untuk bisa satu suara dengan upaya-upaya ASEAN guna menyelesaikan krisis politik di Myanmar dalam prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. 

Hal yang sama juga diungkapkan pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana.

"Karena pada saat sekarang ini, pemerintah Myanmar diberi sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat atau pemerintah dari negara-negara Eropa itu, mereka tidak akan bergeming. Karena ketergantungan Myanmar itu kepada China. Jadi faktor China ini sangat penting. Sementara China selalu mengatakan masalah yang terjadi di Myanmar adalah masalah dalam negeri yang China tidak perlu ikut campur," ujar Hikmahanto.

Pandangan China senantiasa didengar Myanmar, tambahnya, sehingga jika ASEAN bisa meyakinkan China untuk terlibat maka akan menjadi perkembangan yang sangat signifikan.

Pertemuan para pemimpin ASEAN yang digagas Indonesia itu merupakan upaya membantu menyelesaikan krisis politik yang terjadi sejak kudeta militer pada 1 Februari lalu. Tindakan kekerasan aparat keamanan terhadap pengunjuk rasa antikudeta telah menewaskan lebih dari 700 orang.