Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Politisi PDIP Adian Napitupulu Ketemu ke Presiden Jokowi: Curhat Banyak Masalah

        Politisi PDIP Adian Napitupulu Ketemu ke Presiden Jokowi: Curhat Banyak Masalah Kredit Foto: Viva
        Warta Ekonomi -

        Relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Pospera, melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi pada Senin lalu. Pentolan Pospera Adian Napitupulu dan Mustar Bona Ventura, ikut menghadap orang nomor satu di Indonesia itu di Istana Kepresidenan Jakarta, untuk membahas sejumlah hal.

        Beberapa nama lainnya seperti Fendy Mugni, juga hadir dalam pertemuan tersebut. Adian menyebut, pertemuan mereka dengan Presiden Jokowi banyak membahas masalah situasi nasional.

        "Corona, vaksin, sumber daya laut, ekonomi dan tanah untuk rakyat. Terkait masalah yang disampaikan, Jokowi minta agar lebih intensif berkomunikasi dengan semua menterinya antara lain LBP, BKS, Erick Thohir, dan Trenggono," kata Adian dalam keterangannya.

        Baca Juga: Tiba-Tiba Rocky Gerung Bilang Jokowi Lagi Kampanye, Kampanye untuk 3 Periode!

        Adian bilang, dalam kesempatan itu, Kepala Negara terlihat tenang dan pembicaraan diselingi humor yang membuat suasana akrab dan tawa. Bahkan, sebut Adian, Presiden sempat mencatat curhat dirinya yang dianggap penting.

        "Jokowi juga meminta agar seluruh elemen rakyat bergandengan tangan dan gotong royong untuk melewati masa pandemi ini," ujar aktivis 98 itu.

        Adian juga menyampaikan, banyaknya potensi kekayaan alam yang bisa dikelola untuk memperbaiki ekonomi nasional. Termasuk beberapa potensi investor asing yang tertarik masuk, tapi terhambat persoalan di tingkat lokal.

        "Presiden dalam kesempatan itu sempat menghubungi langsung beberapa menteri untuk mengonfirmasi apa yang dibicarakan," kata Adian.

        Beberapa peraturan, lanjut Adian, yang juga sempat dibicarakan antara lain peraturan terkait harga gas. Menurutnya, peraturan itu membuat harga gas tidak kompetitif.

        "Terkait agraria (kami) menyampaikan data tentang 65.000 hektare tanah PTPN yang dikelola oleh rakyat dan perlu kepastian hukum untuk mencegah konflik agraria ke depan," lanjut Adian.

        Baca Juga: Kejadian Lagi, Ibu-Ibu Kelompok 212 yang Ngaku Pecinta Habib Rizeq Ngamuk-Ngamuk di Pengadilan

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Cahyo Prayogo

        Bagikan Artikel: