Membayangkan Bahaya Skenario Pilpres Dagelan yang Hanya Diikuti Partai Pendukung Pemerintah

Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun sangat khawatir kalau ada skenario Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh tujuh partai pendukung pemerintah saat ini.

Diketahui untuk bisa mencalonkan presiden, dibutuhkan 20 persen suara dari gabungan partai politik. Perhitungannya, dari tujuh partai pendukung pemerintah saat ini sudah melebihi ambang batas pencalonan presiden.

Sementara partai di luar pemerintah atau yang bersikap oposisi, yakni Demokrat hanya meraih 7,77 persen suara di Pemilu 2019, sementara PKS meraih 8,21 persen. Jika ditotal suara keduanya, cuma kurang lebih 15 persen. Artinya tak cukup untuk mengusung capres. 

Nah, Refly mengkhawatirkan kalau barisan partai pro pemerintah mengatur skenario agar Pilpes dagelan hanya diikuti oleh mereka, tujuannya tentu untuk mempertahankan kekuasaan saat ini.

"Saya berteriak-teriak ketika PAN masuk koalisi ke Istana, saya khawatir mereka akan meninggalkan sistem Pemilu yang demokratis," kata Refly.

"Mereka ditakutkan berskenario hanya berbagi di antara mereka saja, caranya dengan menyingkirkan Demokrat dan PKS dari pesta Pilpres, dan mereka menciptakan dua calon di antara mereka, mungkin Prabowo-Puan melawan misal Airlangga, misalnya dengan Ganjar.

"Siapapun paket yang menang maka mereka 7 Parpol pendukung pemerintah itu tetap berkuasa, jadi "bagito"nya atau bagi rotonya di sana. Nah ini kalau terjadi, ini betul-betul permufakatan jahat demokrasi dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi," harapnya.