Gesture 'Otot Politik' Diperlukan: 'Jangan Sampai Hakim MK Menyidangkan di Ruang Hampa Politik'

Kuasa Hukum kubu 01 yang mewakili Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Refly Harun mengingatkan agar jangan sampai para Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan perkara di ruang hampa politik khususnya terkait gugatan hasil pemilu 2024.

Hal ini Refly sampaikan di acara “Diskusi Progresif Transformatif & Konsolidasi Rakyat Indonesia” pada Sabtu (30/3/24).

Karenanya, Refly menilai selain menggugat hasil pemilu lewat MK, perlu juga dilakukannya gesture otot politik untuk lebih membuat para hakim MK tak terpengaruh apabila ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.

“Kita harus memberikan gesture otot politik, keberanian, dukungan bahkan barangkali “makian” kepada hakim konstitusi, intinya jangan sampai Hakim MK menyidangkan ii di ruang hampa politik, kalau saya yakin betul, kalau sudah menang dan kalah soal pilpres, att all cost pasti MK akan diintervensi, karenanya kita juga harus menjaga MK paling tidak memberikan keberanian ke MK untuk mengatakan yang benar adalah benar, dan salah adalah salah,” jelasnya.

Menurut Refly terkait pencalonan Gibran bukanlah salah kamar dengan menggugatnya di MK. Ia menegaskan perkara di MK bukan terkait angka-angka hasil pemilu saja.

MK menurut Refly adalah penjaga konstitusi sehingga harus menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan.

“Jadi urusan MK tidak hanya angka-angka, ada satu doktrin yang disampaikan MK yang saya khawatir hakim MK perlu diingatkan lagi karena mereka tidak terlibat di putusan 2004, MK itu the guardian constitusion penjaga konstitusi, apa yang dijaga yaitu pemilu jujur dan adil atau tegaknya azaz pemilu yang luberjurdil, jadi kalau ada sebuah perhelatan pemilu yang melanggar konstitusi itu tidak menutup kemungkinan MK untuk menyidangkan dan mengabulkan permohonan,” jelasnya

Cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024 yang menurut Refly diwujudkan salah satunya dengan pencalonan Gibran harus dituntaskan oleh MK.

Baca Juga: Anies: Bangsa dan Negara Kita Berada dalam Titik Krusial

“Makanya 01 dan 03 itu mempermasalahkan pelanggaran serius terhadap konstitusi, yang paling ultimate adalah presiden Jokowi menjadi ketua pemenangan 02, itu tidak diperbolehkan karena itu adalah pengkhianatan terhadap konstitusi pada bahasa 01, dan dampaknya adalah dimulainya Gibran dicalonkan sebagai cawapres, padahal menurut kami 01 dan 03 pencalonan Gibran sebagai cawapres bertentangan hukum dan konstitusi,” jelasnya.

“Karena itu insya Allah permohonan kita akan dikabulkan dan akan ada Pemungutan suara ulang,” tambahnya.

Sementara itu, mengutip laman mkri.id, Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Paslon) Nomor Urut 03 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengatakan, dalil permohonan Paslon Nomor Urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (Pemohon Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024) maupun Paslon Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024) dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) salah kamar. Misalnya saja terkait pencalonan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Paslon 03 Gibran Rakabuming Raka yang seharusnya dipersoalkan pada tahapan awal Pemilu 2024, bukan di MK.

“Ini sebenarnya perkara salah kamar sebenarnya, bahwa yang dijelaskan itu pertama-tama mengenai pencalonan Gibran Raakabuming Raka, ini kan sebenarnya sudah lama kenapa baru sekarang,” ujar kuasa hukum Prabowo-Gibran, Yakub Hasibuan dalam keterangan pers usai sidang dengan agenda penyampaian jawaban KPU (Termohon), Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Kamis (28/3/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Sidang sempat diskors pada pukul 16.34 WIB untuk persiapan berbuka puasa  dan sidang dilanjutkan pada 19.30 WIB.