Jokowi Aslinya Gak Punya Kuasa Penuh, Reshuffle Cuma Menyasar Segelintir Menteri

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengaku Presiden Joko Widodo tidak akan melakukan perombakan besar-besaran di kabinetnya. Jerry mengatakan, Jokowi hanya mereshuffle paling banyak lima menteri lantaran dia masih menghormati partai politik koalisi.

"Paling tak sampai lima menteri yang akan di reshuffle. Lantaran dia masih menghormati koalisinya. Berbeda dengan publik yang mendorong ganti menteri yang tak berprestasi," kata Jerry ketika dikonfirmasi Senin (13/9/2021).

Menurut Jerry jumlah menteri yang layak dicopot pada reshuffle kabinet kali ini sebenarnya lebih dari lima orang. Untuk itu dia mendesak agar mantan Gubernur DKI itu mengedepankan perasaan tak enak kepada partai pendukung. Menteri yang performnya biasa saja atau bahkan merosot diminta agar segera diganti.

Baca Juga: Harta Jokowi dan Pembantunya Melejit: Pandemi Jadi Kiamat bagi Rakyat, Tapi Berkah bagi Pejabat

"Sebaiknya Jokowi mereshuffle dan mengganti menteri yang tak becus. Kalau bisa bikin jajak pendapat atau pun angket mana yang layak dicopot,” tegasnya.

Jerry mengakui bahwa keputusan untuk mengganti menteri dipengaruhi oleh mekanisme partai.

“Paling tidak beliau berkomunikasi dengan Ketum-ketum Parpol. Kecuali dari kalangan profesional yang akan di reshuffle barangkali lebih besar kekuatannya,” tandasnya.

Sependapat dengan Jerry, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisi jabatan menteri dengan tenaga profesional.

"Orang yang profesional di bidangnya tidak memiliki konflik kepentingan yang terlalu tinggi dibandingkan orang partai,” ujar Adib.

Baca Juga: Jangan, Jangan samakan Anies Baswedan dan Jokowi! Anies Jauh Lebih Baik!

Menurutnya, hal ini sangat penting. Sebab, imbas permasalahan yang terjadi karena pandemi covid-19 telah merusak perekonomian dan sektor sosial tanah air.

“Semakin lama perbaikannya akan menimbulkan stabilitas politik yang tidak bagus juga untuk stabilitas ekonomi serta keamanan,” tuturnya.