Ikut Bela Rocky, Jokowi Digas Tokoh Tionghoa: Bapak Jadi Presiden 3 Tahun Lagi, Tuntaskan Pak!

Tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan membenahi karut marut masalah pertanahan di Indonesia.

Hal ini terkait kasus sengketa tanah antara warga Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, termasuk di dalamnya aktivis Rocky Gerung.  Baca Juga: Sentul City: Rocky Gerung Memperoleh Tanah dari Orang yang Tidak Benar

"Pak (Jokowi), Bapak jadi presiden masih tiga tahun lagi. Saya pikir yang gak kalah penting, Pak, selain masalah korupsi, Covid, ini masalah pertanahan Bapak harus tuntaskan, Pak," ujarnya dalam video di akun Youtubenya, seperti dilihat, Rabu (15/9/2021).

Lanjutnya, ia mengaku miris melihat masalah pertanahan masih saja menjadi problem. Baca Juga: Anies Baswedan Dicibir Gegara Bakar Dupa di Vihara, Tokoh Tionghoa Ungkap Fakta Mengejutkan

"Kita lihat Rocky Gerung, rumahnya itu (mau digusur). Kebeneran Beliau punya nama, sehingga semua orang jadi tahu kasusnya dengan Sentul City. Apa yang dialami Rocky Gerung itu dialami banyak penduduk Indonesia, di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok," ujarnya.

Kemudian, ia juga menyoroti kasus pertanahan yang biasanya berujung penggusuran. Menurut dia,  modus seperti itu bukan lagi rahasia.

 "Jadi, yang punya duit dan dekat pada kekuasaan suka-suka memanfaatkan kekuasaannya, uangnya, untuk membayar preman, tukang pukul, untuk membongkar, membolduser rumah-rumah penduduk yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah," ungkapnya.

"Bukan karena Rocky Gerung, Pak, (tapi) turun tangan untuk semua kasus pertanahan, karena ini harus ditata dengan baik. Jangan sampai ada isu beberapa gelintir orang menguasai tanah yang sangat luas, sedang rakyat, petani, tidak punya apa-apa. ini yang harus bapak perhatikan," tegas Lieus.

Lebih lanjut, ia mengatakan jika kasus Rocky Gerung vs Sentul City, bisa dijadikan pembelajaran dan percontohan.

"Saya kira ini harus dibuka. Kepemilikan Sentul City yang punya sertifikat itu harus kita buka secara transparan. Dasar kepemilikan Sentul City itu darimana. Apalagi prosedur cara mendapatkan sertifikat itu tidak benar, tidak sesuai prosedur," tukasnya.