Setengah Hati Transisi Energi di Indonesia

Project Manager Clean Affordable, and Secure, Energy (CASE) for Southeast Asia, Agus Praditya Tampubolon mengungkapkan transisi energi yang terjadi di Indonesia penuh dengan sejumlah tantangan yang berkaitan dengan keseriusan dan konsistensi kebijakan tentang energi baru terbarukan.

“Bisa dilihat tahun 2015-2020 EBT dari 8,5 GW-10,5 GW. Pembangkit fosil 46,2 -62,3 GW. Jadi apakah transisi terjadi? Tidak ini hanya penambahan pembangkit energi fosil,” ujarnya dalam sesi keempat dari Program Pelatihan Virtual bagi Jurnalis tentang Transisi Energi, Kamis, (16/9/2021).

Baca Juga: IESR Ungkap Potensi Energi Tenaga Surya di Indonesia Mencapai 19.835 GWp

Agus mengatakan ketidakseriusan pemerintah dalam penggunaan EBT terlihat dari dokumen kebijakan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menyebutkan sepanjang tahun 2050, porsi EBT sebesar 31 persen dan energi fosil sebesar 69 persen.

Selain itu terjadi ketidakselarasan kebijakan target penggunaan EBT dari dokumen RUEN dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang menyebabkan tidak adanya peta transisi energi yang jelas.

“Kita melihatnya beberapa tahun belakangan dengan pergantian menteri ESDM kebijakan yang dikeluarkan tentang EBT bisa berganti cepat dan ini memberikan sinyal yang negatif ke pengembang yang ingin inevstasi di EBT,” katanya.

Kebijakan yang tidak konsisten, kata Agus, juga berdampak pada lesunya investasi pada sektor EBT yang menyebabkan melemahnya minat investor di sektor EBT. Sebab, penggunaan keuangan negara dalam pembangunan EBT juga berpotensi menghabiskan biaya besar.

“Kalau investor susah melakukan kesulitan investasi di EBT bagaimana mungkin bisa mempercepat pembangunan EBT di Indonesia,” jelasnya.