Pakar Hukum Tata Negara Sentil Pemerintah Jokowi, Isinya Menohok

Guru Besar Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf meminta pemerintah tidak terlalu berlebihan merespons pendapat atau kritik masyarakat atau wakil rakyat.

Hal tersebut merespons usulan Anggota DPR RI Fadli Zon yang meminta Densus 88 Antiteror Polri dibubarkan.

"Pemerintah perlu merespons secara objektif, tidak dengan sinis dan sesuatu yang curigaan," jelas Asep Warlan kepada GenPI.co, Selasa (12/10).

Baca Juga: Refly Buka Rahasia: Jokowi Lebih Mendukung Ganjar Ketimbang Puan

Dosen Universitas Parahyangan Bandung itu menilai pendapat yang dilontarkan Fadli Zon itu juga harus disertai dengan bukti dan data lengkap.

"Wajar saja wakil rakyat berpendapat, asal saja pendapat itu didukung dengan argumentasi yang objektif dan rasional," ungkapnya.

Asep Warlan pun mengaku heran dengan sikap pemerintah yang selalu panik ketika menanggapi kritikan.

"Kita itu aneh ya, ketika ada kritik selalu dinilai ikut andil dalam bagian yang dibela itu," ungkap Asep Warlan.

Sebelumnya, Fadli Zon mendesak Densus 88 Antiteror Polri dibubarkan.

Dia menilai Densus 88 memakai narasi yang berbau Islamofobia dalam menjalankan tugasnya.

"Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamofobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja," kata Fadli Zon melalui Twitter-nya.

"Teroris memang harus diberantas, tetapi jangan dijadikan komoditas," sambungnya.

Baca Juga: Respons Fadli Zon, Kompolnas Singgung 'Densus 88 Dibubarkan' Biasanya Datang dari Teroris