Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Masih Berhitung, Mahfud MD Duga KPK Takut Bergerak Periksa Keluarga Jokowi

Masih Berhitung, Mahfud MD Duga KPK Takut Bergerak Periksa Keluarga Jokowi Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih ragu menangani perkara-perkara besar karena belum yakin kepolisian benar-benar berubah. 

Ia meminta kasus yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh dibuka kembali. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).

Rizal menanyakan harapan Mahfud kepada KPK setelah sejumlah laporan lama kembali disorot. Mahfud menjawab bahwa lembaga itu kemungkinan masih berhitung. “Saya berharap KPK sih masih takut kali, belum yakin bahwa Kapolrinya sudah betul-betul on untuk itu,” kata Mahfud.

Pada bagian berikutnya, Rizal menyebut selama ini ada anggapan bahwa KPK dipilih oleh Presiden ke-7 Joko Widodo sehingga takut menyentuh perkara tertentu. Menurut Rizal, citra itu semestinya dilepaskan dan dibersihkan mulai sekarang. 

Mahfud tidak membantah maupun menegaskan anggapan itu secara eksplisit. Ia mengarahkan pembahasan pada penegakan aturan secara umum.

“Tegakkan semua aturan, sekarang rakyat akan senang,” ujarnya. Ia juga meminta pengadilan yang masih memproses perkara, termasuk kasasi, agar benar-benar memperhatikan duduk perkaranya. 

Mahfud mengakui kegaduhan bisa muncul karena banyaknya perkara yang harus dibenahi. Meski begitu, ia menyerahkan penentuan prioritas kepada pemerintah. 

“Kalau jadi pemerintah, mestinya tahu urusan prioritasnya mana untuk menyelesaikannya, tapi tetap menuju tegaknya hukum,” kata Mahfud.

Baca Juga: Keluarga Jokowi Tak Lagi Dilindungi Listyo Sigit, Mahfud MD Sebut Masalah Hukum Bisa Dibuka

Mahfud juga memberi apresiasi atas kinerja KPK belakangan ini. Menurutnya, KPK aktif menindak pelaku korupsi di daerah, seperti anggota DPRD, bupati, dan kepala dinas. Namun, ia menilai mereka yang ditindak umumnya tidak memiliki pelindung politik yang kuat.

“Yang mereka enggak punya patron ditangkap semua, atau patronnya kecil-kecilan lah. Nah, sekarang yang besar-besar ini supaya dibuka lagi,” ujar Mahfud.

Ia menyebut dorongan itu berkaitan dengan upaya membangun negara hukum. “Bukan apa-apa, kita nih mau membangun negara hukum. Kalau hukum enggak tegak, ini bisa rusak nih kehidupan bernegara kita,” katanya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat